Denpasar (Antara Bali) - Koordinator Regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Korwil Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana mengatakan dalam memperingati Hari Buruh se-Dunia pihaknya sudah menggelar aksi damai ke gedung DPRD setempat.
"Kami Kamis (30/4) telah melakukan aksi ke gedung DPRD Bali guna menyampaikan aspirasi, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali, mengingat UMP di Bali masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kota lain seperti Banten, Jawa Timur, dan DKI Jakarta," katanya di Denpasar, Jumat.
Selain itu, kata dia, persoalan UMP Bali yang selama ini diterapkan juga secara nyata masih merugikan pekerja. UMP Bali yang diterapkan secara merata bagi seluruh jenis usaha tanpa melihat besar atau kecilnya pendapatan yang didapatkan oleh pengusaha menjadikan pekerja sulit dalam menuntut hak-hak kesejahteraan.
"Biaya hidup di Bali semakin mahal, kami dari Aliansi Buruh Bali Bersatu menuntut agar UMP Bali pada tahun 2016 naik Rp2,2 juta," katanya.
Penetapan UMP Bali sebesar Rp1,6 juta, menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak berpihak pada nasib buruh. Terlebih dengan kondisi Bali sebagai daerah pariwisata, maka dengan penetapan besaran upah dibawah Rp2 juta bagi buruh di Bali, masih sangat murah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup buruh.
"Sekarang ini UMP di Jawa Timur sudah mencapai Rp2 juta, di Jakarta juga demikian. Hanya di Bali saja yang masih di angka satu juta. Bali ini daerah pariwisata, tapi nasib buruhnya yang paling menderita," katanya.
Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Bali harus berani mengubah kebijakan terkait UMP di tahun 2016. Katanya Bali sebgai tujuan wisata dunia, tapi UMP-nya masih sangat rendah.
"Kami berharap pemerintah mengerti akan nasib buruh-buruh ini. Termasuk pemprov harus segera menerapkan revisi UMP pada 2016," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami Kamis (30/4) telah melakukan aksi ke gedung DPRD Bali guna menyampaikan aspirasi, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali, mengingat UMP di Bali masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kota lain seperti Banten, Jawa Timur, dan DKI Jakarta," katanya di Denpasar, Jumat.
Selain itu, kata dia, persoalan UMP Bali yang selama ini diterapkan juga secara nyata masih merugikan pekerja. UMP Bali yang diterapkan secara merata bagi seluruh jenis usaha tanpa melihat besar atau kecilnya pendapatan yang didapatkan oleh pengusaha menjadikan pekerja sulit dalam menuntut hak-hak kesejahteraan.
"Biaya hidup di Bali semakin mahal, kami dari Aliansi Buruh Bali Bersatu menuntut agar UMP Bali pada tahun 2016 naik Rp2,2 juta," katanya.
Penetapan UMP Bali sebesar Rp1,6 juta, menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak berpihak pada nasib buruh. Terlebih dengan kondisi Bali sebagai daerah pariwisata, maka dengan penetapan besaran upah dibawah Rp2 juta bagi buruh di Bali, masih sangat murah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup buruh.
"Sekarang ini UMP di Jawa Timur sudah mencapai Rp2 juta, di Jakarta juga demikian. Hanya di Bali saja yang masih di angka satu juta. Bali ini daerah pariwisata, tapi nasib buruhnya yang paling menderita," katanya.
Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Bali harus berani mengubah kebijakan terkait UMP di tahun 2016. Katanya Bali sebgai tujuan wisata dunia, tapi UMP-nya masih sangat rendah.
"Kami berharap pemerintah mengerti akan nasib buruh-buruh ini. Termasuk pemprov harus segera menerapkan revisi UMP pada 2016," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015