Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengajak semua pihak untuk berkomitmen dan menyatukan langkah dalam mengentaskan kemiskinan di Pulau Dewata itu.
"Instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta agar berkomitmen bekerja keras, menjalin kerja sama, merapatkan barisan, dan menyatukan langkah dalam mengentaskan kemiskinan di Bali," kata Pastika saat membuka dialog terbuka "Elaborasi Pemecahan Masalah Kemisikinan di Bali" di Denpasar, Selasa.
Ia mengingatkan masyarakat Bali agar tidak berpuas diri dengan hasil kajian yang menyatakan pendapatan masyarakat Bali mencapai Rp25 juta per kapita karena hasil tersebut baru dilihat dari sudut makro.
Pada kesempatan itu, dia juga mengucapkan terima kasih kepada media yang selama ini sudah membantu Pemprov Bali dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah dan warga tidak mampu yang memerlukan uluran tangan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Sugawa Kory selaku pembicara pada dialog tersebut. Ia berharap program pemerintah dilakukan terarah dan terencana sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
Politikus Partai Golkar itu mengemukakan bahwa per September 2014 jumlah penduduk miskin di Bali dalam konteks nasional berada di posisi kedua terendah (4,76 persen) di bawah Provinsi DKI Jakarta (4,09 persen).
Tetapi jumlah tersebut ada tendensi mengalami kenaikan yang awalnya sejumlah 4,49 persen per September 2013. Jumlah penduduk miskin tertinggi, kata Sugawa, ternyata berlokasi di perdesaan yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani.
Di samping itu perlu juga diwaspadai masyarakat yang Hampir Miskin(HM) dan Rentan Miskin Lainnya (RML) sebesar 19,51 persen bisa menjadi miskin apabila pemerintah salah membuat kebijakan.
Sugawa Kory juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dan swasta untuk ikut peduli terhadap pengentasan kemiskinan, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan di masyarakat agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Sementara itu, Prof Wayan Windia menyampaikan kritik terhadap implementasi program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) karena dianggap kurang tepat sasaran.
Sejumlah penelitian yang dilakukannya menunjukan banyak orang yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang mampu dan bukan petani tulen.
Ia menyarankan agar program Simantri diarahkan kepada subak-subak irigasi dan "abian". "Pemerintah hendaknya lebih mengutamakan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan serta program yang diperuntukan bagi kaum perempuan," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur menyatakan perlunya kajian lagi dengan meningkatkan sistem pengawasan di lapangan. Dia juga menyampaikan adanya hambatan secara sosial-kultural dalam pembangunan infrastruktur di Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta agar berkomitmen bekerja keras, menjalin kerja sama, merapatkan barisan, dan menyatukan langkah dalam mengentaskan kemiskinan di Bali," kata Pastika saat membuka dialog terbuka "Elaborasi Pemecahan Masalah Kemisikinan di Bali" di Denpasar, Selasa.
Ia mengingatkan masyarakat Bali agar tidak berpuas diri dengan hasil kajian yang menyatakan pendapatan masyarakat Bali mencapai Rp25 juta per kapita karena hasil tersebut baru dilihat dari sudut makro.
Pada kesempatan itu, dia juga mengucapkan terima kasih kepada media yang selama ini sudah membantu Pemprov Bali dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah dan warga tidak mampu yang memerlukan uluran tangan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Sugawa Kory selaku pembicara pada dialog tersebut. Ia berharap program pemerintah dilakukan terarah dan terencana sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
Politikus Partai Golkar itu mengemukakan bahwa per September 2014 jumlah penduduk miskin di Bali dalam konteks nasional berada di posisi kedua terendah (4,76 persen) di bawah Provinsi DKI Jakarta (4,09 persen).
Tetapi jumlah tersebut ada tendensi mengalami kenaikan yang awalnya sejumlah 4,49 persen per September 2013. Jumlah penduduk miskin tertinggi, kata Sugawa, ternyata berlokasi di perdesaan yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani.
Di samping itu perlu juga diwaspadai masyarakat yang Hampir Miskin(HM) dan Rentan Miskin Lainnya (RML) sebesar 19,51 persen bisa menjadi miskin apabila pemerintah salah membuat kebijakan.
Sugawa Kory juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dan swasta untuk ikut peduli terhadap pengentasan kemiskinan, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan di masyarakat agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Sementara itu, Prof Wayan Windia menyampaikan kritik terhadap implementasi program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) karena dianggap kurang tepat sasaran.
Sejumlah penelitian yang dilakukannya menunjukan banyak orang yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang mampu dan bukan petani tulen.
Ia menyarankan agar program Simantri diarahkan kepada subak-subak irigasi dan "abian". "Pemerintah hendaknya lebih mengutamakan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan serta program yang diperuntukan bagi kaum perempuan," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur menyatakan perlunya kajian lagi dengan meningkatkan sistem pengawasan di lapangan. Dia juga menyampaikan adanya hambatan secara sosial-kultural dalam pembangunan infrastruktur di Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015