Bangli (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah itu untuk tidak tebang pilih ketika melakukan penertiban terhadap setiap pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak akhir 2015.
"Satpol PP sebagai instansi yang dibentuk dalam penegakan perda dan pilkada, harus konsisten, jangan tebang pilih dan pilih kasih," kata Sudikerta pada pembukaan acara Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas Provinsi Bali di Bangli, Rabu.
Menurut dia, melalui raker tersebut diharapkan adanya peningkatan koordinasi, kesamaan persepsi dan pola tindak terutama menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak di enam kabupaten/kota, yakni di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar.
"Dengan demikian, nantinya terwujud kerja sama yang bersinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, kabupaten/kota se-Bali, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas, beserta aparat keamanan lainnya, demi terciptanya situasi yang tertib, tentram, aman dan kondusif saat pra, selama dan pasca pilkada 2015," ujarnya.
Sudikerta mengingatkan bahwa stabilitas keamanan sangat berpengaruh bagi perekonomian Bali yang sebagian besar merupakan daerah tujuan wisata.
Oleh karena itu, peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbang Polinmas sangat dibutuhkan dalam menyerap dan menghadapi masalah-masalah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan tingkat ekonomi yang rendah terutama daerah-daerah pertanian seperti Kabupaten Bangli sangat rentan terhadap masalah sosial. Ia mencontohkan perkara perebutan warisan yang sering terjadi di daerahnya.
Raker itu diikuti oleh perwakilan dari Satpol PP dan Kesbang Polinmas Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali, serta dihadiri anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bangli dan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bangli. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Satpol PP sebagai instansi yang dibentuk dalam penegakan perda dan pilkada, harus konsisten, jangan tebang pilih dan pilih kasih," kata Sudikerta pada pembukaan acara Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas Provinsi Bali di Bangli, Rabu.
Menurut dia, melalui raker tersebut diharapkan adanya peningkatan koordinasi, kesamaan persepsi dan pola tindak terutama menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak di enam kabupaten/kota, yakni di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar.
"Dengan demikian, nantinya terwujud kerja sama yang bersinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, kabupaten/kota se-Bali, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas, beserta aparat keamanan lainnya, demi terciptanya situasi yang tertib, tentram, aman dan kondusif saat pra, selama dan pasca pilkada 2015," ujarnya.
Sudikerta mengingatkan bahwa stabilitas keamanan sangat berpengaruh bagi perekonomian Bali yang sebagian besar merupakan daerah tujuan wisata.
Oleh karena itu, peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbang Polinmas sangat dibutuhkan dalam menyerap dan menghadapi masalah-masalah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan tingkat ekonomi yang rendah terutama daerah-daerah pertanian seperti Kabupaten Bangli sangat rentan terhadap masalah sosial. Ia mencontohkan perkara perebutan warisan yang sering terjadi di daerahnya.
Raker itu diikuti oleh perwakilan dari Satpol PP dan Kesbang Polinmas Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali, serta dihadiri anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bangli dan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bangli. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015