Denpasar (Antara Bali) - Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana mengingatkan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota jangan merasa kehilangan atas wacana pemerintah pusat menghapuskan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Jika pemerintah (daerah) merasa kehilangan PAD dari penghapusan pajak PBB, mungkin bisa dilakukan dengan membuat perda tentang Pajak Bangunan (PB)," kata Prof Windia di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan, dengan memiliki perda pajak bangunan tersebut bisa saja mengenakan pajak yang tinggi terhadap bangunan komersial, dan perusahaan yang mengambil air tanah dari sumur dalam. "Sebaliknya jangan mengenakan pajak pada bumi, karena bumi (sawah), telah berjasa memberikan oksigen, menahan banjir, menghadirkan pemandangan alam, dan sebagai media aktivitas kebudayaan," ujar Prof Windia.
Ia menyayangkan, mengapa lahan yang memberikan manfaat yang demikian tinggi, harus lagi dikenakan pajak. Dengan adanya kebijakan pemerintah menghapus PBB, pihaknya yakin alih fungsi lahan sawah akan dapat dikendalikan. "Dalam mempersiapkan proposal untuk UNESCO saat mengusulkan subak menjadi warisan budaya dunia (WBD), memang tercermin sikap petani seperti itu," ujarnya.
Bahwa 40 persen dari petani-responden mengungkapkan bahwa mereka menjual sawah karena adanya tekanan pajak PBB. Pihaknya memberikan apresiasi terhadap wacana pemerintahan Joko Widodo menghapus penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, seperti halnya dulu pemerintah menghapus pajak sepeda angin dan pajak radio.
Penerapan pajak PBB menekan kaum petani, namun mereka tidak memiliki suara yang keras untuk menyampaikan keluhannya. Hingga saat ini, tidak ada organisasi petani dan nelayan yang cukup kuat, yang langsung dipimpin oleh petani atau nelayan. Hingga saat ini baru ada Himpunan Kontak Tani Indonesia (HKTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang pemimpinnya, umumnya dari kalangan mantan birokrat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Jika pemerintah (daerah) merasa kehilangan PAD dari penghapusan pajak PBB, mungkin bisa dilakukan dengan membuat perda tentang Pajak Bangunan (PB)," kata Prof Windia di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan, dengan memiliki perda pajak bangunan tersebut bisa saja mengenakan pajak yang tinggi terhadap bangunan komersial, dan perusahaan yang mengambil air tanah dari sumur dalam. "Sebaliknya jangan mengenakan pajak pada bumi, karena bumi (sawah), telah berjasa memberikan oksigen, menahan banjir, menghadirkan pemandangan alam, dan sebagai media aktivitas kebudayaan," ujar Prof Windia.
Ia menyayangkan, mengapa lahan yang memberikan manfaat yang demikian tinggi, harus lagi dikenakan pajak. Dengan adanya kebijakan pemerintah menghapus PBB, pihaknya yakin alih fungsi lahan sawah akan dapat dikendalikan. "Dalam mempersiapkan proposal untuk UNESCO saat mengusulkan subak menjadi warisan budaya dunia (WBD), memang tercermin sikap petani seperti itu," ujarnya.
Bahwa 40 persen dari petani-responden mengungkapkan bahwa mereka menjual sawah karena adanya tekanan pajak PBB. Pihaknya memberikan apresiasi terhadap wacana pemerintahan Joko Widodo menghapus penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, seperti halnya dulu pemerintah menghapus pajak sepeda angin dan pajak radio.
Penerapan pajak PBB menekan kaum petani, namun mereka tidak memiliki suara yang keras untuk menyampaikan keluhannya. Hingga saat ini, tidak ada organisasi petani dan nelayan yang cukup kuat, yang langsung dipimpin oleh petani atau nelayan. Hingga saat ini baru ada Himpunan Kontak Tani Indonesia (HKTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang pemimpinnya, umumnya dari kalangan mantan birokrat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015