Negara (Antara Bali) - Partai Golkar Jembrana yang mendukung Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) pada bulan April mendatang.
"Sesuai dengan instruksi DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, setiap DPD I dan II harus menyelenggarakan Musda paling lambat bulan April," kata Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Jembrana versi Munas Ancol Nyoman Birawan, di Negara, Kamis.
Menurutnya, pada bulan tersebut struktur definitif pengurus DPD II Partai Golkar Jembrana harus terbentuk, karena harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada.
Dalam Musda, katanya, juga akan diajak kader-kader Partai Golkar yang saat ini mendukung hasil Munas Bali, karena salah satu tujuan penunjukan pelaksana tugas adalah untuk rekonsiliasi.
Namun ia mengaku, pihaknya belum melakukan komunikasi politik dengan pengurus DPD II Partai Golkar Jembrana versi Munas Bali, karena ia belum memegang SK dari struktur partai di atasnya.
"Penunjukan saya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Jembrana masih lisan. Untuk SK, masih menunggu SK dari Kementerian Hukum Dan HAM untuk DPP," ujarnya.
Setelah SK Kementerian Hukum Dan HAM diterima DPP, katanya, struktur partai di bawahnya seperti DPD I untuk tingkat provinsi dan DPD II untuk tingkat kabupaten, akan mendapatkan SK pengukuhan sebagai pelaksana tugas.
Dengan pertimbangan belum menerima SK itu juga, ia belum melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan pengurus versi Munas Bali, agar konflik di tubuh Partai Golkar tidak tambah memanas.
"Pertimbangan itu pula yang membuat kami tidak ngotot menggunakan kantor partai. Nanti kalau kekuatan hukumnya sudah kami pegang, semuanya kan gampang," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sesuai dengan instruksi DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, setiap DPD I dan II harus menyelenggarakan Musda paling lambat bulan April," kata Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Jembrana versi Munas Ancol Nyoman Birawan, di Negara, Kamis.
Menurutnya, pada bulan tersebut struktur definitif pengurus DPD II Partai Golkar Jembrana harus terbentuk, karena harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada.
Dalam Musda, katanya, juga akan diajak kader-kader Partai Golkar yang saat ini mendukung hasil Munas Bali, karena salah satu tujuan penunjukan pelaksana tugas adalah untuk rekonsiliasi.
Namun ia mengaku, pihaknya belum melakukan komunikasi politik dengan pengurus DPD II Partai Golkar Jembrana versi Munas Bali, karena ia belum memegang SK dari struktur partai di atasnya.
"Penunjukan saya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Jembrana masih lisan. Untuk SK, masih menunggu SK dari Kementerian Hukum Dan HAM untuk DPP," ujarnya.
Setelah SK Kementerian Hukum Dan HAM diterima DPP, katanya, struktur partai di bawahnya seperti DPD I untuk tingkat provinsi dan DPD II untuk tingkat kabupaten, akan mendapatkan SK pengukuhan sebagai pelaksana tugas.
Dengan pertimbangan belum menerima SK itu juga, ia belum melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan pengurus versi Munas Bali, agar konflik di tubuh Partai Golkar tidak tambah memanas.
"Pertimbangan itu pula yang membuat kami tidak ngotot menggunakan kantor partai. Nanti kalau kekuatan hukumnya sudah kami pegang, semuanya kan gampang," katanya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015