Negara (Antara Bali) - Pembangunan infrastruktur yang dibiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dihentikan, padahal bermanfaat bagi masyarakat.
"Penghentian program tersebut berasal dari pemerintah pusat. Kalau bicara butuh, kami sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dari PNPM tersebut," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana I Nengah Ledang, di Negara, Jumat.
Ia mengaku, belum mendapatkan kejelasan dari pusat terkait penghentian salah satu manfaat PNPM ini, apakah bersifat sementara atau permanen.
Namun, katanya, dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, seluruh utusan kabupaten/kota minta program tersebut tetap dijalankan.
"Permintaan dari kabupaten/kota tersebut akan dilanjutkan pemerintah provinsi, sebagai usulan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan pembangunan infrastruktur yang dibiayai PNPM, bisa berjalan kembali," ujarnya.
Menurutnya, karena pembangunan infrastruktur dihentikan, yang masih jalan saat ini adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang di Kabupaten Jembrana nilainya keseluruhan mencapai Rp25 miliar.
Ia mengatakan, program SPP ini berjalan cukup baik, terbukti dari Sisa Hasil Usaha (SHU), PNPM bisa membantu bedah rumah keluarga miskin sebanyak 49 unit setiap tahun.
"Kami akan terus kembangkan agar peredaran dana yang digulirkan ke kelompok SPP bisa terus meningkat, demikian juga SHU yang diperoleh. Makin besar SHU, makin banyak juga bantuan bedah rumah yang bisa diberikan kepada masyarakat," katanya.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur, cukup banyak yang sudah dibangun di Kabupaten Jembrana, seperti pembuatan gorong-gorong atau drainase untuk mengatasi banjir, bantuan untuk Taman Kanak-Kanak hingga rabat beton jalan desa.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Penghentian program tersebut berasal dari pemerintah pusat. Kalau bicara butuh, kami sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dari PNPM tersebut," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana I Nengah Ledang, di Negara, Jumat.
Ia mengaku, belum mendapatkan kejelasan dari pusat terkait penghentian salah satu manfaat PNPM ini, apakah bersifat sementara atau permanen.
Namun, katanya, dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, seluruh utusan kabupaten/kota minta program tersebut tetap dijalankan.
"Permintaan dari kabupaten/kota tersebut akan dilanjutkan pemerintah provinsi, sebagai usulan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan pembangunan infrastruktur yang dibiayai PNPM, bisa berjalan kembali," ujarnya.
Menurutnya, karena pembangunan infrastruktur dihentikan, yang masih jalan saat ini adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang di Kabupaten Jembrana nilainya keseluruhan mencapai Rp25 miliar.
Ia mengatakan, program SPP ini berjalan cukup baik, terbukti dari Sisa Hasil Usaha (SHU), PNPM bisa membantu bedah rumah keluarga miskin sebanyak 49 unit setiap tahun.
"Kami akan terus kembangkan agar peredaran dana yang digulirkan ke kelompok SPP bisa terus meningkat, demikian juga SHU yang diperoleh. Makin besar SHU, makin banyak juga bantuan bedah rumah yang bisa diberikan kepada masyarakat," katanya.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur, cukup banyak yang sudah dibangun di Kabupaten Jembrana, seperti pembuatan gorong-gorong atau drainase untuk mengatasi banjir, bantuan untuk Taman Kanak-Kanak hingga rabat beton jalan desa.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015