Jakarta (Antara Bali) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak ikut campur urusan internal partai Golkar karena sudah ada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memutuskan.
"Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono saat melakukan safari politik ke DPP Partai Hanura di Jakarta, Jumat.
Perkataan Agung itu menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara di televisi swasta, yang menyebut bahwa dirinya meyakini Golkar hasil Munas Bali (pimpinan Aburizal Bakrie) yang sah.
Prabowo yang kini terafiliasi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Partai Gerindra, mengatakan bahwa pengakuan pemerintah atas Munas Jakarta membahayakan proses demokrasi di Tanah Air.
Menurut Agung yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, bukan orang dari partai lain. Bagi Agung pernyataan Prabowo bukanlah bentuk perlawanan mantan capres 2014 itu, namun dia mengimbau yang bersangkutan tidak turut campur.
Pada hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta, Jumat. Layaknya safari politik sebelumnya, pada kesempatan itu Agung menjelaskan posisi Golkar dibawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah yang kritis. Agung mengatakan tidak selayaknya partai berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena akan memecah belah masyarakat. (WDY/i018)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono saat melakukan safari politik ke DPP Partai Hanura di Jakarta, Jumat.
Perkataan Agung itu menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara di televisi swasta, yang menyebut bahwa dirinya meyakini Golkar hasil Munas Bali (pimpinan Aburizal Bakrie) yang sah.
Prabowo yang kini terafiliasi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Partai Gerindra, mengatakan bahwa pengakuan pemerintah atas Munas Jakarta membahayakan proses demokrasi di Tanah Air.
Menurut Agung yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, bukan orang dari partai lain. Bagi Agung pernyataan Prabowo bukanlah bentuk perlawanan mantan capres 2014 itu, namun dia mengimbau yang bersangkutan tidak turut campur.
Pada hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta, Jumat. Layaknya safari politik sebelumnya, pada kesempatan itu Agung menjelaskan posisi Golkar dibawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah yang kritis. Agung mengatakan tidak selayaknya partai berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena akan memecah belah masyarakat. (WDY/i018)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015