Tabanan (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan mengurangi anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk dialihkan pada program perbaikan infrastruktur.
"Hendaknya pejabat pemerintah mengurangi anggaran untuk jalan-jalan ke luar daerah atau luar negeri dan dananya dialihkan untuk perbaikan dan perawatan jalan kabupaten. Jadi jangan sampai jalan-jalan bisa, namun saat memperbaiki jalan tidak bisa," kata Pastika saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabanan, Jumat.
Dia berpendapat bahwa jalan raya di Bali sangat strategis untuk menghubungkan sejumlah objek wisata. Di samping itu, ada juga yang merupakan jalur produksi terutama jalan kabupaten khususnya yang ada di Tabanan.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu keseriusan dalam menjaga dan merawat keberadan jalan tersebut untuk memperlancar arus barang dan jasa.
Mantan Kapolda Bali itu mengharapkan para pejabat pemerintah dapat lebih peka jika daerahnya memiliki APBD yang sedikit dan hendaknya jangan terlalu sering ke luar negeri.
"Supaya sejahtera, pendapatan masyarakat itu ditingkatkan dan pengeluarannya dikurangi. Bagaimana caranya, itulah yang harus kita pikirkan," ujarnya.
Pastika juga menjelaskan bahwa menurut data BPS terdapat dua pengeluaran yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin, yakni pengeluaran makanan dan nonmakanan.
Untuk faktor makanan yang paling tinggi itu adalah beras dan yang kedua adalah rokok, sedangkan nonmakanan adalah perumahan dan upacara adat serta upacara keagamaan.
Pada 2015, Kabupaten Tabanan memperoleh dana Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan dana pendamping dari Pemprov Bali sebesar Rp18,9 miliar, perbaikan 104 unit rumah keluarga miskin, delapan Gapoktan memperoleh program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), dan empat desa menerima dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).
Untuk dana pendidikan, Kabupaten Tabanan memperoleh hibah dan bansos sebesar Rp17,9 miliar.
Meskipun Pemprov Bali memiliki dana yang cukup untuk program-program seperti Simantri maupun Gerbangsadu, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan secara sembarangan. Hal itu karena masih banyak desa-desa yang belum siap melaksanakan atau mengelola dana dari program-program tersebut.
Selanjutnya Gubernur juga minta kepada seluruh kepala desa agar data mengenai kondisi masyarakat harus dilaporkan secara objektif. "Dengan data yang objektif maka segala bantuan dipastikan akan dapat disalurkan dengan tepat sasaran," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengemukakan bahwa pada 2014 tingkat kemiskinan di daerahnya mencapai 5,21 persen dan angka tersebut jauh lebih besar daripada angka provinsi yang sebesar 4,49 persen.
Dengan angka tersebut, pihaknya harus lebih bekerja keras lagi dalam mengentaskan kemiskinan di Tabanan.
Selanjutnya mengenai program perbaikan rumah keluarga miskin, Sanjaya menyebutkan bahwa dari sekitar 5.000 rumah tidak layak huni, 2.065 di antaranya telah memperoleh bantuan bedah rumah baik itu dari APBN, provinsi maupun kabupaten.
Dalam bidang kesehatan, terdapat lima permasalahan mendasar yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tabanan, yakni kurangnya kamar rawat inap di RSUD Tabanan dan hanya terdapat lima puskesmas rawat inap dari 20 puskesmas keseluruhan di Tabanan, akses yang masih sulit, fasilitas yang kurang mendukung, dan terdapat 37 persen puskesmas pembantu dalam kondisi rusak berat.
Untuk Gerbangsadu, Sanjaya menyampaikan bahwa Pemkab Tabanan telah menyinergikannya dengan program milik Pemkab Tabanan, yaitu Keramba Emas (Keratif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat).
Sementara di bidang pertanian dari 69 Simantri yang ada di Tabanan hanya 43 persen yang berfungsi dengan baik. Sanjaya juga berharap perhatian provinsi terhadap peningkatan kualitas jalan kabupaten yang ada di Tabanan.
Dari 860,94 kilometer panjang jalan di Tabanan, 53,74 persen mengalami rusak berat. Oleh karena itu, dia juga sangat mengharapkan bantuan pendanaan dari Pemprov Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Hendaknya pejabat pemerintah mengurangi anggaran untuk jalan-jalan ke luar daerah atau luar negeri dan dananya dialihkan untuk perbaikan dan perawatan jalan kabupaten. Jadi jangan sampai jalan-jalan bisa, namun saat memperbaiki jalan tidak bisa," kata Pastika saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabanan, Jumat.
Dia berpendapat bahwa jalan raya di Bali sangat strategis untuk menghubungkan sejumlah objek wisata. Di samping itu, ada juga yang merupakan jalur produksi terutama jalan kabupaten khususnya yang ada di Tabanan.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu keseriusan dalam menjaga dan merawat keberadan jalan tersebut untuk memperlancar arus barang dan jasa.
Mantan Kapolda Bali itu mengharapkan para pejabat pemerintah dapat lebih peka jika daerahnya memiliki APBD yang sedikit dan hendaknya jangan terlalu sering ke luar negeri.
"Supaya sejahtera, pendapatan masyarakat itu ditingkatkan dan pengeluarannya dikurangi. Bagaimana caranya, itulah yang harus kita pikirkan," ujarnya.
Pastika juga menjelaskan bahwa menurut data BPS terdapat dua pengeluaran yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin, yakni pengeluaran makanan dan nonmakanan.
Untuk faktor makanan yang paling tinggi itu adalah beras dan yang kedua adalah rokok, sedangkan nonmakanan adalah perumahan dan upacara adat serta upacara keagamaan.
Pada 2015, Kabupaten Tabanan memperoleh dana Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan dana pendamping dari Pemprov Bali sebesar Rp18,9 miliar, perbaikan 104 unit rumah keluarga miskin, delapan Gapoktan memperoleh program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), dan empat desa menerima dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).
Untuk dana pendidikan, Kabupaten Tabanan memperoleh hibah dan bansos sebesar Rp17,9 miliar.
Meskipun Pemprov Bali memiliki dana yang cukup untuk program-program seperti Simantri maupun Gerbangsadu, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan secara sembarangan. Hal itu karena masih banyak desa-desa yang belum siap melaksanakan atau mengelola dana dari program-program tersebut.
Selanjutnya Gubernur juga minta kepada seluruh kepala desa agar data mengenai kondisi masyarakat harus dilaporkan secara objektif. "Dengan data yang objektif maka segala bantuan dipastikan akan dapat disalurkan dengan tepat sasaran," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengemukakan bahwa pada 2014 tingkat kemiskinan di daerahnya mencapai 5,21 persen dan angka tersebut jauh lebih besar daripada angka provinsi yang sebesar 4,49 persen.
Dengan angka tersebut, pihaknya harus lebih bekerja keras lagi dalam mengentaskan kemiskinan di Tabanan.
Selanjutnya mengenai program perbaikan rumah keluarga miskin, Sanjaya menyebutkan bahwa dari sekitar 5.000 rumah tidak layak huni, 2.065 di antaranya telah memperoleh bantuan bedah rumah baik itu dari APBN, provinsi maupun kabupaten.
Dalam bidang kesehatan, terdapat lima permasalahan mendasar yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tabanan, yakni kurangnya kamar rawat inap di RSUD Tabanan dan hanya terdapat lima puskesmas rawat inap dari 20 puskesmas keseluruhan di Tabanan, akses yang masih sulit, fasilitas yang kurang mendukung, dan terdapat 37 persen puskesmas pembantu dalam kondisi rusak berat.
Untuk Gerbangsadu, Sanjaya menyampaikan bahwa Pemkab Tabanan telah menyinergikannya dengan program milik Pemkab Tabanan, yaitu Keramba Emas (Keratif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat).
Sementara di bidang pertanian dari 69 Simantri yang ada di Tabanan hanya 43 persen yang berfungsi dengan baik. Sanjaya juga berharap perhatian provinsi terhadap peningkatan kualitas jalan kabupaten yang ada di Tabanan.
Dari 860,94 kilometer panjang jalan di Tabanan, 53,74 persen mengalami rusak berat. Oleh karena itu, dia juga sangat mengharapkan bantuan pendanaan dari Pemprov Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015