Jakarta (Antara Bali) - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice
Rio Capella mengungkapkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo
dengan para petinggi partai politik yang tergabung dalam Kolisi
Indonesia Hebat pada Selasa (3/2) sore.
"Ini pertemuan rutin antara parpol pengusung Jokowi-JK pada Selasa pukul 16.45 WIB. Kami membicarakan APBN-P dan Freeport serta hal aktual terkait KPK-Polri," kata Patrice di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Patrice mengatakan pertemuan itu berlangsung selama satu jam, dan petinggi KIH menyampaikan beberapa hal terkait prinsip kehati-hatian penggunaan APBN-P 2015.
Selain itu, menurut dia petinggi KIH juga menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan "smelter" PT. Freeport di Gresik dan Papua.
"Soal Kapolri sebaiknya menunggu proses praperadilan, karena ada upaya hukum dari Budi Gunawan," ujarnya.
Dia mengatakan apabila hakim dalam proses praperadilan tidak menyetujui maka sebaiknya BG tidak dilantik sebagai Kapolri. Namun, menurut dia apabila hakim menyetujui prosesnya maka ada peluang BG dilantik sebagai Kapolri.
"Kalau tidak disetujui hakim, ya tidak dilantik (sebagai Kapolri), namun apabila disetujui maka ada peluang," ucapnya.
Patrice menegaskan dalam pertemuan itu tidak dibahas mengenai nama baru Kapolri apabila BG batal dilantik.
Namun, dia menjelaskan dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa institusi KPK dan Polri tidak boleh saling melemahkan.
"Bukan berarti pimpinan KPK tidak bisa salah, ada mungkin masalah di masa lalu terhadap pimpinan KPK," tukasnya.
Dia mengatakan KIH tetap mendukung komitmen menyelamatkan institusi KPK dan Polri.
Selain itu, dia menjelaskan Presiden Jokowi menanyakan agar kedua institusi itu tidak kontraproduktif.
Patrice mengatakan Presiden Jokowi mengingatkan agar pimpinan KPK dan Polri agar tidak memberikan pernyataan yang memancing kedua belah pihak. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Ini pertemuan rutin antara parpol pengusung Jokowi-JK pada Selasa pukul 16.45 WIB. Kami membicarakan APBN-P dan Freeport serta hal aktual terkait KPK-Polri," kata Patrice di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Patrice mengatakan pertemuan itu berlangsung selama satu jam, dan petinggi KIH menyampaikan beberapa hal terkait prinsip kehati-hatian penggunaan APBN-P 2015.
Selain itu, menurut dia petinggi KIH juga menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan "smelter" PT. Freeport di Gresik dan Papua.
"Soal Kapolri sebaiknya menunggu proses praperadilan, karena ada upaya hukum dari Budi Gunawan," ujarnya.
Dia mengatakan apabila hakim dalam proses praperadilan tidak menyetujui maka sebaiknya BG tidak dilantik sebagai Kapolri. Namun, menurut dia apabila hakim menyetujui prosesnya maka ada peluang BG dilantik sebagai Kapolri.
"Kalau tidak disetujui hakim, ya tidak dilantik (sebagai Kapolri), namun apabila disetujui maka ada peluang," ucapnya.
Patrice menegaskan dalam pertemuan itu tidak dibahas mengenai nama baru Kapolri apabila BG batal dilantik.
Namun, dia menjelaskan dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa institusi KPK dan Polri tidak boleh saling melemahkan.
"Bukan berarti pimpinan KPK tidak bisa salah, ada mungkin masalah di masa lalu terhadap pimpinan KPK," tukasnya.
Dia mengatakan KIH tetap mendukung komitmen menyelamatkan institusi KPK dan Polri.
Selain itu, dia menjelaskan Presiden Jokowi menanyakan agar kedua institusi itu tidak kontraproduktif.
Patrice mengatakan Presiden Jokowi mengingatkan agar pimpinan KPK dan Polri agar tidak memberikan pernyataan yang memancing kedua belah pihak. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015