Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meyakinkan masyarakat bahwa saat ini semua pejabat di lingkungan pemerintah provinsi setempat sudah prorakyat.
Penegasan itu untuk menanggapi pertanyaan salah satu peserta "simakrama" (temu wicara) Gubernur Bali di Denpasar, Sabtu.
Dirinya yakin kalau ada kebijakan seorang pejabat yang melarang atau membatasi sesuatu pasti karena ada pertimbangan lain yang bisa mengganggu kepentingan masyarakat banyak.
"Semua kebijakan yang kita buat memang harus prokepentingan rakyat, akan tetapi juga harus melihat apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan jangan sampai ada kebijakan untuk kepentingan rakyat tapi justru melanggar undang-undang," ujarnya.
Pastika yang didampingi Wakil Gubernur Ketut Sudikerta mengapresisiasi beberapa informasi yang disampaikan dari beberapa peserta simakrama seperti Wayan Suata yang menyoroti kebijakan pejabat Pemprov Bali.
Ada juga Wayan Setiawan dari Bongkasa dan Sang Ketut Rencana asal Bangli mengenai masih banyaknya terjadi salah sasaran dari program Bali Mandara, seperti adanya fasilitas pinjaman untuk modal dari Gerbangsadu yang tidak sampai ke masyarakat miskin tetapi hanya sampai pada masyarakat yang mampu membayar saja.
Selain itu banyak juga dana hibah bansos yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu terutama yang bisa membuat proposal dan adanya kekhawatiran kelompok yang sama mengirimkan lebih dari satu proposal secara bergiliran duduk dalam kepengurusan dan mengganti nama kelompok.
Terhadap permasalahan tersebut Gubernur berjanji akan mengecek ke lapangan dan memastikan bahwa semua bantuan harus sampai pada sasaran yang tepat sehingga program pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan.
Selain itu, Pastika kembali menekankan bahwa masyarakat miskin jangan sampai terlalu banyak terbebani oleh program-program pembangunan di desa, seperti pembangunan balai banjar, pembangunan pura, dan upacara-upacara keagamaan yang terlalu mewah.
Para pengurus desa adat juga diimbau agar bisa memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya karena pada tahun ini Pemprov Bali mengucurkan Rp200 juta bagi setiap desa sehingga diharapkan tidak lagi membuat orang miskin menjadi tambah miskin.
Pastika mengutip kata-kata Bung Karno bahwa "Tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan tanpa harus mengabdi kepada sesama. Tuhan bersemayam di gubuk-gubuk orang miskin".
Menurut dia, tidak akan ada gunanya pura yang yang megah atau upacara yang mewah jika hanya berakibat pada kemiskinan warga.
Ia menegaskan bahwa hal itu bukan berarti dia anti-upacara atau pembangunan pura, tetapi bagi yang mampu dipersilahkan dan kalau bisa yang mampu harus bisa mengeluarkan biaya lebih besar untuk bisa membantu yang miskin. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Penegasan itu untuk menanggapi pertanyaan salah satu peserta "simakrama" (temu wicara) Gubernur Bali di Denpasar, Sabtu.
Dirinya yakin kalau ada kebijakan seorang pejabat yang melarang atau membatasi sesuatu pasti karena ada pertimbangan lain yang bisa mengganggu kepentingan masyarakat banyak.
"Semua kebijakan yang kita buat memang harus prokepentingan rakyat, akan tetapi juga harus melihat apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan jangan sampai ada kebijakan untuk kepentingan rakyat tapi justru melanggar undang-undang," ujarnya.
Pastika yang didampingi Wakil Gubernur Ketut Sudikerta mengapresisiasi beberapa informasi yang disampaikan dari beberapa peserta simakrama seperti Wayan Suata yang menyoroti kebijakan pejabat Pemprov Bali.
Ada juga Wayan Setiawan dari Bongkasa dan Sang Ketut Rencana asal Bangli mengenai masih banyaknya terjadi salah sasaran dari program Bali Mandara, seperti adanya fasilitas pinjaman untuk modal dari Gerbangsadu yang tidak sampai ke masyarakat miskin tetapi hanya sampai pada masyarakat yang mampu membayar saja.
Selain itu banyak juga dana hibah bansos yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu terutama yang bisa membuat proposal dan adanya kekhawatiran kelompok yang sama mengirimkan lebih dari satu proposal secara bergiliran duduk dalam kepengurusan dan mengganti nama kelompok.
Terhadap permasalahan tersebut Gubernur berjanji akan mengecek ke lapangan dan memastikan bahwa semua bantuan harus sampai pada sasaran yang tepat sehingga program pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan.
Selain itu, Pastika kembali menekankan bahwa masyarakat miskin jangan sampai terlalu banyak terbebani oleh program-program pembangunan di desa, seperti pembangunan balai banjar, pembangunan pura, dan upacara-upacara keagamaan yang terlalu mewah.
Para pengurus desa adat juga diimbau agar bisa memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya karena pada tahun ini Pemprov Bali mengucurkan Rp200 juta bagi setiap desa sehingga diharapkan tidak lagi membuat orang miskin menjadi tambah miskin.
Pastika mengutip kata-kata Bung Karno bahwa "Tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan tanpa harus mengabdi kepada sesama. Tuhan bersemayam di gubuk-gubuk orang miskin".
Menurut dia, tidak akan ada gunanya pura yang yang megah atau upacara yang mewah jika hanya berakibat pada kemiskinan warga.
Ia menegaskan bahwa hal itu bukan berarti dia anti-upacara atau pembangunan pura, tetapi bagi yang mampu dipersilahkan dan kalau bisa yang mampu harus bisa mengeluarkan biaya lebih besar untuk bisa membantu yang miskin. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015