Jakarta (Antara Bali) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser menyesalkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak kooperatif atas data rekam jejak dari calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
"Kami sudah menyurati KPK dan PPATK untuk meminta data rekam jejak Budi sejak lama, namun tidak ada balasan dari kedua instansi tersebut," kata M Nasser dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia menjelaskan, dengan alasan itulah Kompolnas berani mengusulkan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.
"Ya, kami berani mengusulkan karena tidak ada rekam jejak tentang rekening gendut, data itu ada di KPK dan PPATK, namun tidak diserahkan kepada kami, sehingga kami anggap bersih datanya," ujar Nasser.
Menurutnya, data keuangan tersebut pernah diminta Kompolnas saat Budi diajukan sebagai calon Kepala Polri pada 23 April 2013. Namun, kata Nasser, Kompolnas menyayangkan sikap KPK dan PPATK atas sikap yang ditunjukkan dengan tidak pernah menanggapi permintaan data pada waktu itu.
"Dengan tidak ditanggapinya surat dari kami pada waktu itu, maka hal tersebut telah menghilangkan kesempatan Kompolnas untuk menyelidiki Budi secara menyeluruh, termasuk data rekeningnya," tuturnya.
Nasser menjelaskan, hanya dari pihak Komnas HAM yang menanggapi surat yang sudah terkirim kepada tiga instansi pada tahun 2013. Tiga instansi yang dikirimi permintaan data Kompolnas adalah Komnas HAM, KPK dan PPATK.
"Kami merasa tidak dianggap, hanya disebut ada namun tiada dalam kinerja, seharusnya suplai data ke kami harus lengkap," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami sudah menyurati KPK dan PPATK untuk meminta data rekam jejak Budi sejak lama, namun tidak ada balasan dari kedua instansi tersebut," kata M Nasser dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia menjelaskan, dengan alasan itulah Kompolnas berani mengusulkan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.
"Ya, kami berani mengusulkan karena tidak ada rekam jejak tentang rekening gendut, data itu ada di KPK dan PPATK, namun tidak diserahkan kepada kami, sehingga kami anggap bersih datanya," ujar Nasser.
Menurutnya, data keuangan tersebut pernah diminta Kompolnas saat Budi diajukan sebagai calon Kepala Polri pada 23 April 2013. Namun, kata Nasser, Kompolnas menyayangkan sikap KPK dan PPATK atas sikap yang ditunjukkan dengan tidak pernah menanggapi permintaan data pada waktu itu.
"Dengan tidak ditanggapinya surat dari kami pada waktu itu, maka hal tersebut telah menghilangkan kesempatan Kompolnas untuk menyelidiki Budi secara menyeluruh, termasuk data rekeningnya," tuturnya.
Nasser menjelaskan, hanya dari pihak Komnas HAM yang menanggapi surat yang sudah terkirim kepada tiga instansi pada tahun 2013. Tiga instansi yang dikirimi permintaan data Kompolnas adalah Komnas HAM, KPK dan PPATK.
"Kami merasa tidak dianggap, hanya disebut ada namun tiada dalam kinerja, seharusnya suplai data ke kami harus lengkap," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015