Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta jajaran Dewan provinsi setempat untuk memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 2016.
"Hal itu sebagai upaya dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, transparan dan akuntabel khususnya dalam fungsi perencanaan," katanya saat menyampaikan sambutan pada Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Dalam Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016, di Denpasar, Selasa.
Selanjutnya, ucap dia, aspirasi masyarakat yang terinventarisasi pada reses diharapkan bisa memperkaya dukungan data dan fakta mengenai kondisi sosial ekonomi serta kebutuhan masyarakat saat ini.
"Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik dan partisipatif baik top down (dari atas ke bawah) maupun bottom up (bawah ke atas)," ujarnya.
Selain itu, tambah dia, kegiatan itu merupakan rapat awal dari penyusunan RKPD sebagai tindak lanjut hasil Koordinasi Supervisi KPK yang mengamanatkan harus melibatkan Dewan dalam penyusunan RKPD dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Sudikerta menambahkan, lewat rapat seperti itu diharapkan bisa diserap masukan-masukan dari anggota DPRD Provinsi Bali yang didapat langsung dari masyarakat selama masa reses.
Selanjutnya aspirasi yang didapat akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan teknis dari masing-masing SKPD dengan pihak Dewan, untuk mendapatkan keputusan, usulan mana yang bisa masuk dalam APBD mana yang harus ditunda.
"Kami minta pokok-pokok pikiran yang diajukan hendaknya yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sehingga usulan-usulan yang tidak terlalu mendesak bisa dianggarkan di tahun-tahun mendatang, karena tidak mungkin semua usulan Dewan akan bisa ditampung di dalam anggaran satu tahun," katanya.
Pihak Dewan, ujar dia, diharapkan agar turun lagi ke masyarakat untuk mendapatkan aspirasi yang benar-benar prioritas selanjutnya dibahas dulu di intern Dewan, sehingga pertemuan selanjutnya semua bisa diselaraskan dengan program-program yang ada di masing-masing SKPD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah maju dari pemerintah, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan.
"Maka dari itu apapun hasil dari rapat nantinya akan ditindaklanjuti dan disempurnakan lagi dengan menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat pada masa reses Dewan di bulan Maret," katanya.
Politisi dari Partai Golkar itu juga meminta agar Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan rapat seperti ini, sehingga pokok-pokok pikiran Dewan akan menjadi lebih sempurna sehingga akan lebih mudah dalam menyamakan persepsi dengan pemerintah, sehingga mempermudah dalam penyusunan RKPD 2016.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Hal itu sebagai upaya dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, transparan dan akuntabel khususnya dalam fungsi perencanaan," katanya saat menyampaikan sambutan pada Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Dalam Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016, di Denpasar, Selasa.
Selanjutnya, ucap dia, aspirasi masyarakat yang terinventarisasi pada reses diharapkan bisa memperkaya dukungan data dan fakta mengenai kondisi sosial ekonomi serta kebutuhan masyarakat saat ini.
"Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik dan partisipatif baik top down (dari atas ke bawah) maupun bottom up (bawah ke atas)," ujarnya.
Selain itu, tambah dia, kegiatan itu merupakan rapat awal dari penyusunan RKPD sebagai tindak lanjut hasil Koordinasi Supervisi KPK yang mengamanatkan harus melibatkan Dewan dalam penyusunan RKPD dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Sudikerta menambahkan, lewat rapat seperti itu diharapkan bisa diserap masukan-masukan dari anggota DPRD Provinsi Bali yang didapat langsung dari masyarakat selama masa reses.
Selanjutnya aspirasi yang didapat akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan teknis dari masing-masing SKPD dengan pihak Dewan, untuk mendapatkan keputusan, usulan mana yang bisa masuk dalam APBD mana yang harus ditunda.
"Kami minta pokok-pokok pikiran yang diajukan hendaknya yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sehingga usulan-usulan yang tidak terlalu mendesak bisa dianggarkan di tahun-tahun mendatang, karena tidak mungkin semua usulan Dewan akan bisa ditampung di dalam anggaran satu tahun," katanya.
Pihak Dewan, ujar dia, diharapkan agar turun lagi ke masyarakat untuk mendapatkan aspirasi yang benar-benar prioritas selanjutnya dibahas dulu di intern Dewan, sehingga pertemuan selanjutnya semua bisa diselaraskan dengan program-program yang ada di masing-masing SKPD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah maju dari pemerintah, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan.
"Maka dari itu apapun hasil dari rapat nantinya akan ditindaklanjuti dan disempurnakan lagi dengan menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat pada masa reses Dewan di bulan Maret," katanya.
Politisi dari Partai Golkar itu juga meminta agar Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan rapat seperti ini, sehingga pokok-pokok pikiran Dewan akan menjadi lebih sempurna sehingga akan lebih mudah dalam menyamakan persepsi dengan pemerintah, sehingga mempermudah dalam penyusunan RKPD 2016.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015