Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Keuangan menyatakan bahwa porsi
pembiayaan dalam RAPBN-Perubahan 2015 meningkat karena pemerintah ingin
menambah penyertaan modal negara di BUMN infrastruktur.
"Pembiayaannya bertambah karena ada tambahan penyertaan modal negara (PMN), jadi ujung-ujungnya di net (bersih) ada tambahan sekitar Rp31 triliun untuk penerbitan surat berharga negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan di Jakarta, Senin.
Robert menjelaskan, penambahan pembiayaan ini dibutuhkan, meskipun target defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 telah ditetapkan 1,9 persen terhadap PDB, atau turun dari target dalam APBN sebesar 2,21 persen terhadap PDB.
"Defisitnya berkurang, tapi below the line kan masih ada pembiayaan, ada pembiayaan utang, non utang, termasuk penyertaan modal negara. Itu perlu diterbitkan utang, tapi tidak untuk belanja, untuk penyertaan modal negara," ujarnya.
Robert mengatakan rencana penambahan utang ini termasuk nominal penyertaan modal yang akan diberikan untuk BUMN pada kisaran Rp37 triliun-Rp38 triliun, masih membutuhkan persetujuan parlemen dalam pembahasan RAPBN-Perubahan 2015.
Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Schneider Siahaan menambahkan bahwa tambahan penyertaan modal kepada BUMN masih dibiayai dari utang karena tidak bisa ditutup oleh ruang fiskal yang jumlahnya mencapai Rp230 triliun.
Ia menambahkan tambahan pembiayaan tersebut kemungkinan berasal dari penerbitan obligasi dalam negeri atau pinjaman multilateral, yang minim terhadap risiko politik atau tidak menyulitkan pemerintah Indonesia dalam prosesnya.
"Kita mau lihat dulu, dan dikomunikasikan karena multilateral itu tidak bisa langsung. Mereka lihat dulu apa programnya, misalnya World Bank, dia tidak mau memberi pinjaman untuk membangun pembangkit listrik yang tenaganya batubara, karena punya kebijakan green issue," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembiayaan pada APBN 2015 sebesar Rp245,9 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri terutama dari penerbitan SBN berdenominasi rupiah Rp269,7 triliun dan luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun.
Komposisi APBN 2015, yang disusun oleh pemerintahan terdahulu masih berupa baseline budget, belum menyertakan program pemerintahan saat ini, termasuk penambahan penyertaan modal bagi BUMN infrastruktur.
Sejumlah BUMN infrastruktur yang diperkirakan mendapatkan penyertaan modal negara antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, PT PAL Indonesia, PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pembiayaannya bertambah karena ada tambahan penyertaan modal negara (PMN), jadi ujung-ujungnya di net (bersih) ada tambahan sekitar Rp31 triliun untuk penerbitan surat berharga negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan di Jakarta, Senin.
Robert menjelaskan, penambahan pembiayaan ini dibutuhkan, meskipun target defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 telah ditetapkan 1,9 persen terhadap PDB, atau turun dari target dalam APBN sebesar 2,21 persen terhadap PDB.
"Defisitnya berkurang, tapi below the line kan masih ada pembiayaan, ada pembiayaan utang, non utang, termasuk penyertaan modal negara. Itu perlu diterbitkan utang, tapi tidak untuk belanja, untuk penyertaan modal negara," ujarnya.
Robert mengatakan rencana penambahan utang ini termasuk nominal penyertaan modal yang akan diberikan untuk BUMN pada kisaran Rp37 triliun-Rp38 triliun, masih membutuhkan persetujuan parlemen dalam pembahasan RAPBN-Perubahan 2015.
Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Schneider Siahaan menambahkan bahwa tambahan penyertaan modal kepada BUMN masih dibiayai dari utang karena tidak bisa ditutup oleh ruang fiskal yang jumlahnya mencapai Rp230 triliun.
Ia menambahkan tambahan pembiayaan tersebut kemungkinan berasal dari penerbitan obligasi dalam negeri atau pinjaman multilateral, yang minim terhadap risiko politik atau tidak menyulitkan pemerintah Indonesia dalam prosesnya.
"Kita mau lihat dulu, dan dikomunikasikan karena multilateral itu tidak bisa langsung. Mereka lihat dulu apa programnya, misalnya World Bank, dia tidak mau memberi pinjaman untuk membangun pembangkit listrik yang tenaganya batubara, karena punya kebijakan green issue," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembiayaan pada APBN 2015 sebesar Rp245,9 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri terutama dari penerbitan SBN berdenominasi rupiah Rp269,7 triliun dan luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun.
Komposisi APBN 2015, yang disusun oleh pemerintahan terdahulu masih berupa baseline budget, belum menyertakan program pemerintahan saat ini, termasuk penambahan penyertaan modal bagi BUMN infrastruktur.
Sejumlah BUMN infrastruktur yang diperkirakan mendapatkan penyertaan modal negara antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, PT PAL Indonesia, PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015