Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengharapkan tujuh kabupaten di daerah itu segera membentuk dan mendeklarasikan Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagai upaya menjaga kestabilan harga berbagai komoditas di Pulau Dewata.
"Sejauh ini baru dua daerah yang memiliki TPID yakni Kota Denpasar dan Singaraja, sedangkan tujuh kabupaten masih dalam proses pembentukan dan kami harapkan segera terbentuk," katanya saat menerima audiensi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati di Denpasar, Senin.
Tujuh kabupaten yang belum memiliki TPID yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.
Menurut dia, menjaga kestabilan harga komoditi barang itu sangat penting dilakukan karena jika inflasi meningkat akan berpengaruh terhadap pembangunan Bali, khususnya lagi pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Sudikerta yang juga Ketua TPID Bali itu memandang perlu dilakukan operasi pasar untuk memantau secara langsung harga komoditas di pasar.
Sementara itu, Dewi Setyowati, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas barang yang mengalami inflasi seperti daging babi, salak Bali serta beberapa komoditas lainnya.
Oleh karena itu, ia mendukung keberadaan pembentukan TPID di setiap kabupaten. Selain itu, ia juga mengusulkan perlu dibentuknya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada kabupaten/kota.
"Hal tersebut selain efektif dalam mengkoordinasikan harga-harga komoditas di pasar juga kami harapkan dapat bersinergi lebih efektif dengan TPID dalam pengolahan data," katanya.
Di sisi lain, ia juga menyarankan perlunya rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik setiap triwulan sekali, terkait dengan aksi nyata agar data-data yang dimiliki oleh TPID, PHPS, BPS dan BI bisa saling bersinergi sehingga langkah untuk antisipasinya bisa diambil lebih cepat dan tepat.
Pada kesempatan tersebut hadir pula Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Bali Ketut Wija, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Bali Gede Suarjana dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Ida Bagus Arda. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sejauh ini baru dua daerah yang memiliki TPID yakni Kota Denpasar dan Singaraja, sedangkan tujuh kabupaten masih dalam proses pembentukan dan kami harapkan segera terbentuk," katanya saat menerima audiensi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati di Denpasar, Senin.
Tujuh kabupaten yang belum memiliki TPID yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.
Menurut dia, menjaga kestabilan harga komoditi barang itu sangat penting dilakukan karena jika inflasi meningkat akan berpengaruh terhadap pembangunan Bali, khususnya lagi pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Sudikerta yang juga Ketua TPID Bali itu memandang perlu dilakukan operasi pasar untuk memantau secara langsung harga komoditas di pasar.
Sementara itu, Dewi Setyowati, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas barang yang mengalami inflasi seperti daging babi, salak Bali serta beberapa komoditas lainnya.
Oleh karena itu, ia mendukung keberadaan pembentukan TPID di setiap kabupaten. Selain itu, ia juga mengusulkan perlu dibentuknya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada kabupaten/kota.
"Hal tersebut selain efektif dalam mengkoordinasikan harga-harga komoditas di pasar juga kami harapkan dapat bersinergi lebih efektif dengan TPID dalam pengolahan data," katanya.
Di sisi lain, ia juga menyarankan perlunya rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik setiap triwulan sekali, terkait dengan aksi nyata agar data-data yang dimiliki oleh TPID, PHPS, BPS dan BI bisa saling bersinergi sehingga langkah untuk antisipasinya bisa diambil lebih cepat dan tepat.
Pada kesempatan tersebut hadir pula Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Bali Ketut Wija, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Bali Gede Suarjana dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Ida Bagus Arda. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015