Jakarta (Antara Bali) - Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil
Akbar mengingatkan Partai Golkar dapat kehilangan peluang mengikuti
pilkada tahun depan apabila kisruh internalnya tidak kunjung usai.
"Saya kira Golkar tidak ingin kehilangan peluang tersebut, karena adanya kisruh," kata Idil dihubungi wartawan dari Jakarta, Selasa.
Idil mengatakan Golkar dapat kehilangan momentum berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang digelar tahun ini secara serentak, apabila kisruh tidak kunjung usai.
Sebab, Kementerian Hukum dan HAM telah mengembalikan permohonan pengesahan pengurus untuk diselesaikan terlebih dulu oleh internal Golkar.
"Proses politik dalam mempersiapkan keikutsertaan pilkada akan dimulai tahapannya pada Februari 2015 mendatang," kata dia.
Dia mengusulkan Partai Golkar segera menyudahi dualisme kepengurusannya dengan mencapai perdamaian kedua kubu secepatnya.
Dia menjelaskan, mekanisme islah dapat ditempuh kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dalam bentuk menggelar musyawarah nasional kembali secara bersama. Atau melalui kesepakatan pimpinan masing-masing kubu.
"Tetapi, jika itu tidak terjadi maka jalan lain hanya melalui pengadilan yang tentunya memakan waktu lama," ujar Idil. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya kira Golkar tidak ingin kehilangan peluang tersebut, karena adanya kisruh," kata Idil dihubungi wartawan dari Jakarta, Selasa.
Idil mengatakan Golkar dapat kehilangan momentum berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang digelar tahun ini secara serentak, apabila kisruh tidak kunjung usai.
Sebab, Kementerian Hukum dan HAM telah mengembalikan permohonan pengesahan pengurus untuk diselesaikan terlebih dulu oleh internal Golkar.
"Proses politik dalam mempersiapkan keikutsertaan pilkada akan dimulai tahapannya pada Februari 2015 mendatang," kata dia.
Dia mengusulkan Partai Golkar segera menyudahi dualisme kepengurusannya dengan mencapai perdamaian kedua kubu secepatnya.
Dia menjelaskan, mekanisme islah dapat ditempuh kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dalam bentuk menggelar musyawarah nasional kembali secara bersama. Atau melalui kesepakatan pimpinan masing-masing kubu.
"Tetapi, jika itu tidak terjadi maka jalan lain hanya melalui pengadilan yang tentunya memakan waktu lama," ujar Idil. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015