Jakarta (Antara Bali) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy
Dalimi memperkirakan Indonesia akan mengimpor gas mulai 2020 karena tata
kelola gas yang buruk saat ini.
"Tahun 2020, diperkirakan kita akan mengimpor gas jika kontrak jangka panjang di gas tidak diubah," kata Rinaldy seusai peluncuran buku "Outlook Energi Indonesia 2014" di Jakarta, Selasa.
Mantan Sekjen Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia itu menuturkan hingga saat ini, volume ekspor gas Indonesia masih lebih besar dari impornya sendiri.
Menurut dia, sekitar 55 persen gas Indonesia diekspor melalui kontrak kerja sama dengan kontraktor Jepang dan Singapura, sedangkan sisanya digunakan di dalam negeri.
"Tetapi dengan kebutuhan gas domestik kita yang terus bertambah tinggi dan kalau tidak ada penemuan gas baru, kita akan terpaksa impor," katanya.
Oleh karena itu, harus ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan pasokan gas demi memenuhi kebutuhan nasional, antara lain dengan merenegosiasi kontrak dan eksplorasi lapangan gas baru.
"Renegosiasi kontrak seperti yang sudah berhasil di Tangguh itu harus kita lakukan juga di lapangan yang lain, termasuk terus melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan gas baru," kata dia.
Menurut Rinaldy, pengurangan ekspor gas harus segera dilakukan melalui perencanaan matang demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pemerintah harus mengutamakan kebutuhan rakyat di atas kepentingan lainnya.
"Terserah kapan, tetapi ekspor gas secara bertahap harus dihentikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan cadangan nasional," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tahun 2020, diperkirakan kita akan mengimpor gas jika kontrak jangka panjang di gas tidak diubah," kata Rinaldy seusai peluncuran buku "Outlook Energi Indonesia 2014" di Jakarta, Selasa.
Mantan Sekjen Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia itu menuturkan hingga saat ini, volume ekspor gas Indonesia masih lebih besar dari impornya sendiri.
Menurut dia, sekitar 55 persen gas Indonesia diekspor melalui kontrak kerja sama dengan kontraktor Jepang dan Singapura, sedangkan sisanya digunakan di dalam negeri.
"Tetapi dengan kebutuhan gas domestik kita yang terus bertambah tinggi dan kalau tidak ada penemuan gas baru, kita akan terpaksa impor," katanya.
Oleh karena itu, harus ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan pasokan gas demi memenuhi kebutuhan nasional, antara lain dengan merenegosiasi kontrak dan eksplorasi lapangan gas baru.
"Renegosiasi kontrak seperti yang sudah berhasil di Tangguh itu harus kita lakukan juga di lapangan yang lain, termasuk terus melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan gas baru," kata dia.
Menurut Rinaldy, pengurangan ekspor gas harus segera dilakukan melalui perencanaan matang demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pemerintah harus mengutamakan kebutuhan rakyat di atas kepentingan lainnya.
"Terserah kapan, tetapi ekspor gas secara bertahap harus dihentikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan cadangan nasional," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014