Denpasar (Antara Bali) - Komisi IV DPRD Bali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam upaya mengenal lebih dekat pelayanan pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat.
"Kami ingin mengetahui tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan di NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gede Kusuma Putra di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan kegiatan kunjungan kerja tersebut dilakukan selama empat hari pada 4-8 Desember 2014, guna mendapatkan informasi, referensi, literasi dan pembanding yang dijadikan bahan masukan serta tolak ukur dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan penyusunan draf terkait masalah sosial, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.
Pada kesempatan tersebut rombongan DPRD Bali diterima Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat Abdul Ganir, dan Ketua Komisi B, Markus Mangrut.
Ia mengatakan dalam bidang pendidikan di Manggarai Barat ditangani Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diawali dari pendidikan anak usia dini dengan kegiatan prioritas menumbuhkembangkan kreativitas anak melalui PAUD yang cakupannya baru 10 taman kanak-kanak (TK) se-Kabupaten Manggarai Barat.
Di Manggarai Barat fasilitas penunjang prasarana pendidikan masih belum memadai, namun berkat loyalitas para guru, sehingga pendidikan dapat berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah setempat.
Sedangkan pendidikan wajib belajar dasar sembilan tahun di Kabupaten Manggarai Barat secara bertahap dilakukan pembenahan melalui rehabilitasi sejumlah gedung sekolah. Tidak itu saja dalam bidang olahraga juga diselenggarakan pekan olahraga dan seni budaya. Lomba pidato bahasa Inggris, kegiatan MIPA, pemberian beasiswa dan lomba-lomba pelajaran lainnya.
Bidang kesehatan dilakukan melalui program direlokasikan melalui kegiatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan, yakni pengadaan obat, pembekalan bagi aparatur kesehatan, penyuluhan pola hidup sehat, mengefektifkan operasional Puskesmas dengan rawat jalan melalui Jamkrida.
Pada kesempatan tersebut rombongan DPRD Bali ke Dinas Kesehatan Manggarai Barat diterima Sekretaris Dinas Kesehatan Galus Agustinus didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Hanto Martinus.
Kabid Kesehatan Hanto Martinus mengatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penanganan gizi buruk tidak terjadi karena berkat kesigapan para petugas medis dan konselor kesehatan memberikan motivasi pada ibu hamil dan anak-anak diberikan asupan makanan tambahan.
Selain itu, Hanto Mantinus menjelaskan secara berkelanjutan para medis dan para konselor gizi selalu mengadakan pengecekan terhadap perkembangan kesehatan anak dan balita secara berkala melalui pemberian dan penimbangan untuk mengetahui tumbuh kembang anak dengan sistem pelapisan, sehingga tidak sampai KLB gizi buruk.
Di Manggarai Barat, pihak Dinas Kesehatan mengadakan sistem intervensi seribu hari kehidupan anak dari mulai janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun, hal ini untuk mengetahui pengaruh nutrisi ibu hamil terhadap kondisi anak yang lahir.
Sampai saat ini, kata Hanto Martinus, hambatan pelaksanaan yang dihadapi di masyarakat adalah terbatasnya jumlah tenaga konselor dan para media (perawat, bidan dan dokter) dan alokasi dana operasional yang sangat minim, karena wilayah terpencil memerlukan transportasi yang memadai.
Pihak pemerintah setempat sudah melakukan pendekatan terhadap anggota DPRD Manggarai Barat agar dialokasikan dana lewat APBD, khususnya alokasi penggadaan barang dan dana operasional untuk menjalankan program kesehatan tersebut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami ingin mengetahui tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan di NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gede Kusuma Putra di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan kegiatan kunjungan kerja tersebut dilakukan selama empat hari pada 4-8 Desember 2014, guna mendapatkan informasi, referensi, literasi dan pembanding yang dijadikan bahan masukan serta tolak ukur dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan penyusunan draf terkait masalah sosial, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.
Pada kesempatan tersebut rombongan DPRD Bali diterima Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat Abdul Ganir, dan Ketua Komisi B, Markus Mangrut.
Ia mengatakan dalam bidang pendidikan di Manggarai Barat ditangani Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diawali dari pendidikan anak usia dini dengan kegiatan prioritas menumbuhkembangkan kreativitas anak melalui PAUD yang cakupannya baru 10 taman kanak-kanak (TK) se-Kabupaten Manggarai Barat.
Di Manggarai Barat fasilitas penunjang prasarana pendidikan masih belum memadai, namun berkat loyalitas para guru, sehingga pendidikan dapat berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah setempat.
Sedangkan pendidikan wajib belajar dasar sembilan tahun di Kabupaten Manggarai Barat secara bertahap dilakukan pembenahan melalui rehabilitasi sejumlah gedung sekolah. Tidak itu saja dalam bidang olahraga juga diselenggarakan pekan olahraga dan seni budaya. Lomba pidato bahasa Inggris, kegiatan MIPA, pemberian beasiswa dan lomba-lomba pelajaran lainnya.
Bidang kesehatan dilakukan melalui program direlokasikan melalui kegiatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan, yakni pengadaan obat, pembekalan bagi aparatur kesehatan, penyuluhan pola hidup sehat, mengefektifkan operasional Puskesmas dengan rawat jalan melalui Jamkrida.
Pada kesempatan tersebut rombongan DPRD Bali ke Dinas Kesehatan Manggarai Barat diterima Sekretaris Dinas Kesehatan Galus Agustinus didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Hanto Martinus.
Kabid Kesehatan Hanto Martinus mengatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penanganan gizi buruk tidak terjadi karena berkat kesigapan para petugas medis dan konselor kesehatan memberikan motivasi pada ibu hamil dan anak-anak diberikan asupan makanan tambahan.
Selain itu, Hanto Mantinus menjelaskan secara berkelanjutan para medis dan para konselor gizi selalu mengadakan pengecekan terhadap perkembangan kesehatan anak dan balita secara berkala melalui pemberian dan penimbangan untuk mengetahui tumbuh kembang anak dengan sistem pelapisan, sehingga tidak sampai KLB gizi buruk.
Di Manggarai Barat, pihak Dinas Kesehatan mengadakan sistem intervensi seribu hari kehidupan anak dari mulai janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun, hal ini untuk mengetahui pengaruh nutrisi ibu hamil terhadap kondisi anak yang lahir.
Sampai saat ini, kata Hanto Martinus, hambatan pelaksanaan yang dihadapi di masyarakat adalah terbatasnya jumlah tenaga konselor dan para media (perawat, bidan dan dokter) dan alokasi dana operasional yang sangat minim, karena wilayah terpencil memerlukan transportasi yang memadai.
Pihak pemerintah setempat sudah melakukan pendekatan terhadap anggota DPRD Manggarai Barat agar dialokasikan dana lewat APBD, khususnya alokasi penggadaan barang dan dana operasional untuk menjalankan program kesehatan tersebut. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014