Mangupura (Antara Bali) - Tarif angkutan umum di Kabupaten Badung, Bali, naik 10 hingga 17 persen dari tarif sebelumnya untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kenaikan tarif angkutan umum ini berdasarkan ketentuan dari Kementrian Perhubungan dan kebijakan di Kabupaten Badung. Sistem peritungan bervariasi sesuai kemampuan konsumen dengan kisaran kenaikan Rp700 hingga Rp1.000 atau antara 10 sampai 17 persen yang sudah disepakati oleh pengusaha angkutan komuter," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Wayan Weda Dharmaja di Mangupura, Selasa.
Menurut dia, kenaikan harga BBM belakangan ini membuat semua kebutuhan menjadi meningkkat secara perlahan namun pasti demikian juga dengan biaya transportasi yang berkembang di dunia angkutan kususnya di wilayah Kabupaten Badung.
Dalam kesempatan tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika melakukan langkah-langkah dan kebijakan beserta para pengusaha angkutan yang beroperasi di Kabupaten Badung yang juga dihadiri oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bali (YLKI), Pengurus Transportasi Komutra (Kormitra), dan Organda Badung.
"Bagi pengusaha yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk tetap dapat memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan kenaikan biaya atau ongkos angkutan yang terjadi setelah kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijak," ujarnya.
Kewenangan Kabupaten Badung terkait kenaikan BBM yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan keadaan kendaraan itu sendiri sehingga kenaikan tariff atau ongkos jasa angkutan juga mampu diikuti oleh kemampuan masyarakat konsumen angkutan publik.
Untuk angkutan yang dibantu dibiayai oleh dana APBD yakni trayek dari Kelan ke Uluwatu dari Garuda Wisnu Kencana ke Tanjung Benoa merupakan "by the service" dari Pemerintah Kabupaten Badung tidak ada rencana untuk menaikan tarif difokuskan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kenaikan tarif angkutan umum ini berdasarkan ketentuan dari Kementrian Perhubungan dan kebijakan di Kabupaten Badung. Sistem peritungan bervariasi sesuai kemampuan konsumen dengan kisaran kenaikan Rp700 hingga Rp1.000 atau antara 10 sampai 17 persen yang sudah disepakati oleh pengusaha angkutan komuter," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Wayan Weda Dharmaja di Mangupura, Selasa.
Menurut dia, kenaikan harga BBM belakangan ini membuat semua kebutuhan menjadi meningkkat secara perlahan namun pasti demikian juga dengan biaya transportasi yang berkembang di dunia angkutan kususnya di wilayah Kabupaten Badung.
Dalam kesempatan tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika melakukan langkah-langkah dan kebijakan beserta para pengusaha angkutan yang beroperasi di Kabupaten Badung yang juga dihadiri oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bali (YLKI), Pengurus Transportasi Komutra (Kormitra), dan Organda Badung.
"Bagi pengusaha yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk tetap dapat memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan kenaikan biaya atau ongkos angkutan yang terjadi setelah kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijak," ujarnya.
Kewenangan Kabupaten Badung terkait kenaikan BBM yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan keadaan kendaraan itu sendiri sehingga kenaikan tariff atau ongkos jasa angkutan juga mampu diikuti oleh kemampuan masyarakat konsumen angkutan publik.
Untuk angkutan yang dibantu dibiayai oleh dana APBD yakni trayek dari Kelan ke Uluwatu dari Garuda Wisnu Kencana ke Tanjung Benoa merupakan "by the service" dari Pemerintah Kabupaten Badung tidak ada rencana untuk menaikan tarif difokuskan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014