Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan hingga saat ini sebanyak 125 ribu peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara telah beralih menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
"Kami terus melakukan sosialisasi supaya peserta JKBM bisa masuk ke JKN secara mandiri karena sesungguhnya banyak dari peserta JKBM itu orang-orang yang mampu secara ekonomi," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, bagi masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, lebih baik memilih masuk JKN secara mandiri sehingga dapat menentukan sendiri ruang perawatannya mau kelas I, II atau III dan tidak terus-terusan menunggu ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungan program JKBM.
"Dalam JKN, premi untuk kelas I juga tidak mahal hanya Rp59.500 sebulan," ujarnya.
Dengan demikian, tambah dia, dapat mengurangi beban JKBM yang programnya telah berjalan sejak 2010 itu, atau dengan kata lain tanggungan JKBM menjadi menurun sehingga dananya dapat dialihkan untuk peningkatan sarana-prasarana kesehatan, maupun kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan.
Suarjaya mengemukakan, karena sudah 125 ribu peserta JKBM beralih ke JKN, kepesertaan layanan kesehatan gratis Pemprov Bali itu, saat ini turun menjadi tinggal 2,4 juta jiwa.
"Karena paling lambat 2019 semua jaminan kesehatan daerah harus bersinergi dengan JKN, barulah sebelumnya kami hitung kembali berapa jumlah penduduk yang benar-benar memerlukan bantuan pemerintah," katanya.
Untuk tahun 2014, total anggaran yang dialokasikan untuk program JKBM sebesar Rp334,71 miliar yang berasal dari dana pendampingan (sharing) antara Pemprov Bali dengan Pemkab/Pemkot se-Bali. Pemprov Bali mengalokasikan lebih dari Rp183,68 miliar dan sisanya Rp151,03 miliar dari sembilan kabupaten/kota.
"Sedangkan untuk 2015, untuk JKBM akan dianggarkan sekitar Rp230 miliar pada APBD induk, sedangkan kalau ada penambahan akan dipenuhi melalui APBD perubahan," ucap Suarjaya.
Sebelumnya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra) Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama Pemprov Bali sehingga sampai saat ini tercatat sudah 1,7 juta penduduk dari empat juta penduduk di Bali dari berbagai segmen sudah terintegrasi dengan JKN. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami terus melakukan sosialisasi supaya peserta JKBM bisa masuk ke JKN secara mandiri karena sesungguhnya banyak dari peserta JKBM itu orang-orang yang mampu secara ekonomi," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, bagi masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, lebih baik memilih masuk JKN secara mandiri sehingga dapat menentukan sendiri ruang perawatannya mau kelas I, II atau III dan tidak terus-terusan menunggu ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungan program JKBM.
"Dalam JKN, premi untuk kelas I juga tidak mahal hanya Rp59.500 sebulan," ujarnya.
Dengan demikian, tambah dia, dapat mengurangi beban JKBM yang programnya telah berjalan sejak 2010 itu, atau dengan kata lain tanggungan JKBM menjadi menurun sehingga dananya dapat dialihkan untuk peningkatan sarana-prasarana kesehatan, maupun kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan.
Suarjaya mengemukakan, karena sudah 125 ribu peserta JKBM beralih ke JKN, kepesertaan layanan kesehatan gratis Pemprov Bali itu, saat ini turun menjadi tinggal 2,4 juta jiwa.
"Karena paling lambat 2019 semua jaminan kesehatan daerah harus bersinergi dengan JKN, barulah sebelumnya kami hitung kembali berapa jumlah penduduk yang benar-benar memerlukan bantuan pemerintah," katanya.
Untuk tahun 2014, total anggaran yang dialokasikan untuk program JKBM sebesar Rp334,71 miliar yang berasal dari dana pendampingan (sharing) antara Pemprov Bali dengan Pemkab/Pemkot se-Bali. Pemprov Bali mengalokasikan lebih dari Rp183,68 miliar dan sisanya Rp151,03 miliar dari sembilan kabupaten/kota.
"Sedangkan untuk 2015, untuk JKBM akan dianggarkan sekitar Rp230 miliar pada APBD induk, sedangkan kalau ada penambahan akan dipenuhi melalui APBD perubahan," ucap Suarjaya.
Sebelumnya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra) Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama Pemprov Bali sehingga sampai saat ini tercatat sudah 1,7 juta penduduk dari empat juta penduduk di Bali dari berbagai segmen sudah terintegrasi dengan JKN. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014