Jakarta (Antara Bali) - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq menilai misi
pemasaran Presiden Jokowi di forum APEC di Beijing minim visi politik.
Seharusnya, kata Mahfudz, Presiden menyatakan juga visi dan sikap politiknya yang mendasari semua tawaran kerja sama ekonomi dan investasi.
"Misalnya poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati," kata Mahfudz dalam pesan BlackBerry kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia menilai Presiden tidak menggunakan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak resmi di APEC untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.
"Tawaran kerja sama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer," ujarnya.
Mahfudz khawatir gagasan poros maritim bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia,
"Apabila kondisi itu terjadi, bisa berbahaya," katanya.
Dia mengingatkan, berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Seharusnya, kata Mahfudz, Presiden menyatakan juga visi dan sikap politiknya yang mendasari semua tawaran kerja sama ekonomi dan investasi.
"Misalnya poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati," kata Mahfudz dalam pesan BlackBerry kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia menilai Presiden tidak menggunakan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak resmi di APEC untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.
"Tawaran kerja sama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer," ujarnya.
Mahfudz khawatir gagasan poros maritim bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia,
"Apabila kondisi itu terjadi, bisa berbahaya," katanya.
Dia mengingatkan, berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014