Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema pengalihan kepada perlindungan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dinilai akan memitigasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dengan skema pengalihan ke perlindungan sosial memitigasi dampak," kata Bambang Brodjonegoro setelah sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Menurut Bambang, pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal termasuk memperhatikan dampak dalam inflasi dalam setahun.
Namun, Menkeu juga tidak mau menyebutkan berapa kemungkinan inflasi yang akan terjadi pada sepanjang tahun 2014 ini.
Sedangkan terkait dengan target penerimaan yang diterima oleh negara untuk tahun 2014, ia mengemukakan bahwa target penerimaan tersebut diperkirakan tidak tercapai pada tahun ini.
Saat ini, shortage-nya sekitar tujuh persen. Kami akan berupaya maksimalkan," kata Menteri Keuangan.
Sebagaimana diketahui, sidang kabinet paripurna yang menghadirkan jajaran para menteri Kabinet Kerja pada Senin (3/11) ini adalah terkait upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Mengenai isi dari sidang kabinet tersebut, Menkeu mengemukakan bahwa hal yang dipaparkan antara lain bagaimana untuk mengenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti dari sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan rencana penghentian subsidi BBM bagi industri penangkapan ikan di Tanah Air jangan termasuk mencabut subsidi BBM nelayan kecil yang masih kerap termarjinalkan.
Subsidi BBM bagi nelayan kecil tidak boleh dicabut," kata Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik di Jakarta, Minggu (2/11).
Menurut Riza, KNTI mendukung pencabutan subsidi BBM bagi kapal besar penangkap ikan atau berbobot di atas 30 Gross Tonnage (GT).
Namun, lanjutnya, KNTI tidak akan menyetujui pencabutan subsidi BBM bagi kapal-kapal berbobot di bawah 30 GT yang kerap dipakai oleh kalangan nelayan tradisional.
Sementara itu, Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenni Sucipto menyatakan, rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak jangan sampai berimplikasi kepada belanja pegawai.
Kalaupun BBM nanti naik yang perlu dikritisi adalah bagaimana belanja pegawai negeri, jasa dan modal tidak ikut naik karena jelas memperberat APBN 2015," katanya dalam diskusi "Mampukah Kabinet Jokowi Susun APBN Trisakti" di Jakarta, Minggu (2/11).
Ia menyebutkan isu sentral kenaikan BBM tentu akan berimplikasi pada semua aspek termasuk belanja pegawai yang menyerap anggaran negara hingga 40 persen.(MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Dengan skema pengalihan ke perlindungan sosial memitigasi dampak," kata Bambang Brodjonegoro setelah sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Menurut Bambang, pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal termasuk memperhatikan dampak dalam inflasi dalam setahun.
Namun, Menkeu juga tidak mau menyebutkan berapa kemungkinan inflasi yang akan terjadi pada sepanjang tahun 2014 ini.
Sedangkan terkait dengan target penerimaan yang diterima oleh negara untuk tahun 2014, ia mengemukakan bahwa target penerimaan tersebut diperkirakan tidak tercapai pada tahun ini.
Saat ini, shortage-nya sekitar tujuh persen. Kami akan berupaya maksimalkan," kata Menteri Keuangan.
Sebagaimana diketahui, sidang kabinet paripurna yang menghadirkan jajaran para menteri Kabinet Kerja pada Senin (3/11) ini adalah terkait upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Mengenai isi dari sidang kabinet tersebut, Menkeu mengemukakan bahwa hal yang dipaparkan antara lain bagaimana untuk mengenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti dari sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan rencana penghentian subsidi BBM bagi industri penangkapan ikan di Tanah Air jangan termasuk mencabut subsidi BBM nelayan kecil yang masih kerap termarjinalkan.
Subsidi BBM bagi nelayan kecil tidak boleh dicabut," kata Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik di Jakarta, Minggu (2/11).
Menurut Riza, KNTI mendukung pencabutan subsidi BBM bagi kapal besar penangkap ikan atau berbobot di atas 30 Gross Tonnage (GT).
Namun, lanjutnya, KNTI tidak akan menyetujui pencabutan subsidi BBM bagi kapal-kapal berbobot di bawah 30 GT yang kerap dipakai oleh kalangan nelayan tradisional.
Sementara itu, Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenni Sucipto menyatakan, rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak jangan sampai berimplikasi kepada belanja pegawai.
Kalaupun BBM nanti naik yang perlu dikritisi adalah bagaimana belanja pegawai negeri, jasa dan modal tidak ikut naik karena jelas memperberat APBN 2015," katanya dalam diskusi "Mampukah Kabinet Jokowi Susun APBN Trisakti" di Jakarta, Minggu (2/11).
Ia menyebutkan isu sentral kenaikan BBM tentu akan berimplikasi pada semua aspek termasuk belanja pegawai yang menyerap anggaran negara hingga 40 persen.(MFD)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014