Jakarta (Antara Bali) - Tata kelola perikanan di Tanah Air dinilai
Manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi masih
lemah karena merajalelanya penangkap ikan ilegal kapal asing.
"Hal tersebut dikarenakan lemahnya keterpaduan sistem, integritas aparatur dan kapasitas armada pengawasan sehingga ikan-ikan di Indonesia banyak diambil oleh kapal ikan asing," kata Zenzi di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya masalah tersebut menyebabkan sistem pemantauan dan pembinaan kapal perikanan tidak berjalan efektif.
Selain itu ketidakjelasan dan tumpang tindih wewenang penguasaan terjadi serta keberpihakan dan ketergantungan negara terhadap investasi asing dan ketidakadilan mendera nelayan tradisional.
Ia menambahkan pelayanan dan akses informasi publik terkait perizinan kapal-kapal perikanan tidak disediakan oleh pemerintah yang menjadikan sempitnya partisipasi publik untuk mengawasi kegiatan itu.
Hal-hal yang perlu ditempuh untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal itu adalah membina dan melibatkan nelayan dan organisasi nelayan tradisional sebagai pengawas di laut.
Kemudian ia mengatakan pemerintah perlu melakukan pembenahan sistem perizinan dan pemantauan terhadap kapal-kapal ikan skala industri yang dapat diakses publik.
"Penanganan penangkapan ikan ilegal ini memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah serta harus melibatkan masyarakat nelayan tradisional dan skala kecil agar sistem pengawasan menjadi terbuka.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014, negara mengalami kerugian hingga 101 triliun akibat penangkapan ikan ilegal.
Volume ikan yang dicuri setiap tahunnya dari laut Indonesia dieprkirakan mencapai 1,6 juta ton. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Hal tersebut dikarenakan lemahnya keterpaduan sistem, integritas aparatur dan kapasitas armada pengawasan sehingga ikan-ikan di Indonesia banyak diambil oleh kapal ikan asing," kata Zenzi di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya masalah tersebut menyebabkan sistem pemantauan dan pembinaan kapal perikanan tidak berjalan efektif.
Selain itu ketidakjelasan dan tumpang tindih wewenang penguasaan terjadi serta keberpihakan dan ketergantungan negara terhadap investasi asing dan ketidakadilan mendera nelayan tradisional.
Ia menambahkan pelayanan dan akses informasi publik terkait perizinan kapal-kapal perikanan tidak disediakan oleh pemerintah yang menjadikan sempitnya partisipasi publik untuk mengawasi kegiatan itu.
Hal-hal yang perlu ditempuh untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal itu adalah membina dan melibatkan nelayan dan organisasi nelayan tradisional sebagai pengawas di laut.
Kemudian ia mengatakan pemerintah perlu melakukan pembenahan sistem perizinan dan pemantauan terhadap kapal-kapal ikan skala industri yang dapat diakses publik.
"Penanganan penangkapan ikan ilegal ini memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah serta harus melibatkan masyarakat nelayan tradisional dan skala kecil agar sistem pengawasan menjadi terbuka.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014, negara mengalami kerugian hingga 101 triliun akibat penangkapan ikan ilegal.
Volume ikan yang dicuri setiap tahunnya dari laut Indonesia dieprkirakan mencapai 1,6 juta ton. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014