Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengingatkan jajarannya dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu untuk senantiasa membangun kesamaan persepsi dalam melakukan langkah nyata mengatasi persoalan kemiskinan.
"Saya harap SKPD terkait di Provinsi Bali tetap menjaga sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota karena masyarakat miskin itu adanya di kabupaten/kota, sehingga bantuan yang kita gelontorkan benar-benar tepat sasaran," katanya saat menghadiri Rapat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dengan koordinasi, sinergitas, dan kesamaan persepsi yang sudah terjalin dengan baik, tentunya akan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di Pulau Dewata.
Sudikerta yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali mengemukakan bahwa saat ini persentase penduduk miskin di Provinsi Bali berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2014 sebesar 4,53 persen.
Hal itu menunjukkan masih cukup tingginya kemiskinan di Provinsi Bali yang harus mendapat penanganan dengan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
"Kemiskinan menimbulkan dampak yang sangat besar jika tidak segera ditanggulangi, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial, dan meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat," ucap Sudikerta.
Oleh karena itu, tambah dia, mutlak dibutuhkan adanya kesamaan persepsi dan langkah kerja yang seirama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Di sisi lain, Sudikerta mengatakan untuk mengatasi persoalan inflasi yang dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, diperlukan beberapa hal yang harus segera dilakukan yakni memperkuat cadangan makanan untuk daerah-daerah tertinggal seperti Buleleng dan Karangasem, mengoptimalisasi peran tim pengendali inflasi daerah untuk mengendalikan laju inflasi daerah serta melaksanakan operasi pasar untuk menekan angka inflasi di Provinsi Bali.
Selain itu, ia juga mengimbau agar diadakan pasar murah yang dipusatkan di pedesaan agar benar-benar bisa dijangkau dan meringankan masyarakat desa.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Panusunan Siregar menyampaikan bahwa pergerakan inflasi di Bali tahun 2014 menunjukkan fluktuasi yang stabil rata-rata inflasi bulanan sebesar 0,2 persen atau inflasi sampai Juli 2014 sebesar 3,84 persen.
Sedangkan untuk angka kemiskinan di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Menurut dia, hal tersebut dipicu oleh besarnya sewa rumah, kurangnya makanan serta tingginya kebutuhan masyarakat akan rokok.
Pada rapat koordinasi tersebut hadir pula Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Bali Ketut Wija, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bali Ketut Lihadnyana, Kepala SKPD terkait di Lingkungan Provinsi Bali dan perwakilan BPMPD kabupaten/kota. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya harap SKPD terkait di Provinsi Bali tetap menjaga sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota karena masyarakat miskin itu adanya di kabupaten/kota, sehingga bantuan yang kita gelontorkan benar-benar tepat sasaran," katanya saat menghadiri Rapat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dengan koordinasi, sinergitas, dan kesamaan persepsi yang sudah terjalin dengan baik, tentunya akan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di Pulau Dewata.
Sudikerta yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali mengemukakan bahwa saat ini persentase penduduk miskin di Provinsi Bali berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2014 sebesar 4,53 persen.
Hal itu menunjukkan masih cukup tingginya kemiskinan di Provinsi Bali yang harus mendapat penanganan dengan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
"Kemiskinan menimbulkan dampak yang sangat besar jika tidak segera ditanggulangi, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial, dan meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat," ucap Sudikerta.
Oleh karena itu, tambah dia, mutlak dibutuhkan adanya kesamaan persepsi dan langkah kerja yang seirama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Di sisi lain, Sudikerta mengatakan untuk mengatasi persoalan inflasi yang dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, diperlukan beberapa hal yang harus segera dilakukan yakni memperkuat cadangan makanan untuk daerah-daerah tertinggal seperti Buleleng dan Karangasem, mengoptimalisasi peran tim pengendali inflasi daerah untuk mengendalikan laju inflasi daerah serta melaksanakan operasi pasar untuk menekan angka inflasi di Provinsi Bali.
Selain itu, ia juga mengimbau agar diadakan pasar murah yang dipusatkan di pedesaan agar benar-benar bisa dijangkau dan meringankan masyarakat desa.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Panusunan Siregar menyampaikan bahwa pergerakan inflasi di Bali tahun 2014 menunjukkan fluktuasi yang stabil rata-rata inflasi bulanan sebesar 0,2 persen atau inflasi sampai Juli 2014 sebesar 3,84 persen.
Sedangkan untuk angka kemiskinan di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Menurut dia, hal tersebut dipicu oleh besarnya sewa rumah, kurangnya makanan serta tingginya kebutuhan masyarakat akan rokok.
Pada rapat koordinasi tersebut hadir pula Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Bali Ketut Wija, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bali Ketut Lihadnyana, Kepala SKPD terkait di Lingkungan Provinsi Bali dan perwakilan BPMPD kabupaten/kota. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014