Jakarta (Antara Bali) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka
rapat pimpinan (rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014 di Istana
Negara, Jakarta, Selasa.
Pembukaan rapim KPI dihadiri Pimpinan KPI Pusat dan Daerah, para pejabat baik dari kalangan menteri, legislatif, dewan pers, pimpinan KPU dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Presiden Yudhoyono mengharapkan agar KPI mampu menjaga dan mengawal agar lembaga penyiaran publik dapat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, dan turut mematangkan demokrasi di Indonesia.
"Kita dapat membulatkan ikhtiar kita untuk terus mematangkan dan memekarkan demokrasi termasuk di dalamnya meningkatkan peran KPI serta kontribusi lembaga-lembaga penyiaran publik terhadap pembangunan bangsa," kata Presiden.
Presiden mengapresiasi kinerja KPI selama ini yang berupaya dengan sekuat tenaga agar lembaga penyiaran publik tetap dalam koridor untuk kepentingan publik.
Presiden menyadari media massa tidak ada yang benar-benar netral maupun benar-benar independen. Namun demikian, ketidaknetralan maupun ketidakmandiran tersebut memiliki batas-batas tertentu yang tak boleh dilewati.
Bila batas tersebut dilewati justru akan membahayakan demokrasi. "Begitu kita tembus kita mengingkari hakikat pers. Kalau tidak kita selamatkan, demokrasi kita di masa depan akan menuju ke arah yang salah," kata Presiden. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Pembukaan rapim KPI dihadiri Pimpinan KPI Pusat dan Daerah, para pejabat baik dari kalangan menteri, legislatif, dewan pers, pimpinan KPU dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Presiden Yudhoyono mengharapkan agar KPI mampu menjaga dan mengawal agar lembaga penyiaran publik dapat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, dan turut mematangkan demokrasi di Indonesia.
"Kita dapat membulatkan ikhtiar kita untuk terus mematangkan dan memekarkan demokrasi termasuk di dalamnya meningkatkan peran KPI serta kontribusi lembaga-lembaga penyiaran publik terhadap pembangunan bangsa," kata Presiden.
Presiden mengapresiasi kinerja KPI selama ini yang berupaya dengan sekuat tenaga agar lembaga penyiaran publik tetap dalam koridor untuk kepentingan publik.
Presiden menyadari media massa tidak ada yang benar-benar netral maupun benar-benar independen. Namun demikian, ketidaknetralan maupun ketidakmandiran tersebut memiliki batas-batas tertentu yang tak boleh dilewati.
Bila batas tersebut dilewati justru akan membahayakan demokrasi. "Begitu kita tembus kita mengingkari hakikat pers. Kalau tidak kita selamatkan, demokrasi kita di masa depan akan menuju ke arah yang salah," kata Presiden. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014