Negara (Antara Bali) - Pemkab Jembrana mengalokasikan dana Pilkada pada tahun 2015, sebesar Rp13 miliar mencakup untuk KPU, Panwaslu, pengamanan dan hal lain yang berkaitan.
"Alokasi untuk dana Pilkada Jembrana tahun 2015, dalam pembahasan dan kajian yang kami lakukan sebesar Rp13 miliar. Masing-masing sektor seperti KPu, Panwaslu serta pengamanan dapat berapa saja, saya lupa nilainya," kata Kepala Bappeda Jembrana, Ketut Swijana, saat dihubungi lewat telepon, Rabu.
Menurutnya, dana sebesar itu, sudah diperhitungkan untuk pelaksanaan Pilkada dua putaran, dan segera akan dimasukkan dalam RAPBD 2015.
Sebelumnya, KPU Jembrana mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sebesar Rp18 miliar, yang proposalnya diserahkan ke Kantor Kesbangpol Jembrana.
Kepala Kantor Kesbangpol Jembrana, Gusti Ngurah Darma Putra mengatakan, pihaknya melanjutkan proposal tersebut ke Bappeda, untuk dilakukan kajian seperti instansi lainnya yang mengajukan anggaran.
"Pembahasan usulan anggaran masing-masing instansi, memang dilakukan Bappeda, meskipun kami juga diajak koordinasi. Setelah itu, baru masuk DPRD untuk mendapatkan persetujuan," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Alokasi untuk dana Pilkada Jembrana tahun 2015, dalam pembahasan dan kajian yang kami lakukan sebesar Rp13 miliar. Masing-masing sektor seperti KPu, Panwaslu serta pengamanan dapat berapa saja, saya lupa nilainya," kata Kepala Bappeda Jembrana, Ketut Swijana, saat dihubungi lewat telepon, Rabu.
Menurutnya, dana sebesar itu, sudah diperhitungkan untuk pelaksanaan Pilkada dua putaran, dan segera akan dimasukkan dalam RAPBD 2015.
Sebelumnya, KPU Jembrana mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sebesar Rp18 miliar, yang proposalnya diserahkan ke Kantor Kesbangpol Jembrana.
Kepala Kantor Kesbangpol Jembrana, Gusti Ngurah Darma Putra mengatakan, pihaknya melanjutkan proposal tersebut ke Bappeda, untuk dilakukan kajian seperti instansi lainnya yang mengajukan anggaran.
"Pembahasan usulan anggaran masing-masing instansi, memang dilakukan Bappeda, meskipun kami juga diajak koordinasi. Setelah itu, baru masuk DPRD untuk mendapatkan persetujuan," katanya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014