Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi setempat agar pada 2015 memperbanyak kegiatan dan program yang langsung menyentuh masyarakat miskin.
"Bantuan-bantuan kepada anak-anak disabilitas, buku-buku pelajaran bagi siswa miskin serta beasiswa dan sebagainya harus terus ditingkatkan sehingga tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bisa dicapai lebih tepat," katanya saat memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan dengan seluruh kepala SKPD Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat.
Selain itu, tambah dia, bantuan-bantuan kepada sekaa teruna (organisasi pemuda adat) dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk mencegah terjadinya pengangguran juga sangat penting. Termasuk bantuan modal bagi kelompok-kelompok perajin kecil juga harus selalu diperhatikan.
"Semua SKPD harus bekerja secara bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan, namun setiap SKPD harus melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan sinergitas yang baik, saya harapkan pekerjaan bisa menjadi lebih ringan dan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera bisa segera terwujud," ucap Sudikerta.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng mengatakan kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung harus menjadi prioritas di setiap SKPD dan harus benar-benar terealisasi.
"Untuk mencapai sasaran yang tepat, saya harapkan dilakukan pendataan yang lebih akurat. Untuk sementara, desa-desa yang mendapat bantuan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara harus dijadikan titik tolak yang dijadikan sasaran kegiatan setiap SKPD," ujarnya.
Sampai saat ini sudah ada 177 desa yang mendapatkan bantuan Gerbangsadu Mandara yang dianggap desa miskin dengan angka kemiskinan di atas 25 persen.
"Desa-desa ini bisa dijadikan titik nol dari perencanaan kegiatan untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat miskin," kata Teneng.
Sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana berencana membuat "database" masyarakat miskin serta bantuan yang telah diterima, sehingga bisa ditentukan program lanjutan yang harus dilakukan.
"Dengan data yang bisa diakses semua SKPD, diharapkan setiap SKPD bisa merancang kegiatan yang pas sesuai dengan kondisi masyarakat miskin tersebut," ujar Lihadnyana.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, rapat koodinasi ini akan dilanjutkan lagi pada Rabu (20/8) dengan mengundang lebih bayak komponen yang terkait sehingga rencana ini benar-benar bisa dilaksanakan pada 2015. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Bantuan-bantuan kepada anak-anak disabilitas, buku-buku pelajaran bagi siswa miskin serta beasiswa dan sebagainya harus terus ditingkatkan sehingga tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bisa dicapai lebih tepat," katanya saat memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan dengan seluruh kepala SKPD Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat.
Selain itu, tambah dia, bantuan-bantuan kepada sekaa teruna (organisasi pemuda adat) dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk mencegah terjadinya pengangguran juga sangat penting. Termasuk bantuan modal bagi kelompok-kelompok perajin kecil juga harus selalu diperhatikan.
"Semua SKPD harus bekerja secara bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan, namun setiap SKPD harus melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan sinergitas yang baik, saya harapkan pekerjaan bisa menjadi lebih ringan dan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera bisa segera terwujud," ucap Sudikerta.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng mengatakan kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung harus menjadi prioritas di setiap SKPD dan harus benar-benar terealisasi.
"Untuk mencapai sasaran yang tepat, saya harapkan dilakukan pendataan yang lebih akurat. Untuk sementara, desa-desa yang mendapat bantuan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara harus dijadikan titik tolak yang dijadikan sasaran kegiatan setiap SKPD," ujarnya.
Sampai saat ini sudah ada 177 desa yang mendapatkan bantuan Gerbangsadu Mandara yang dianggap desa miskin dengan angka kemiskinan di atas 25 persen.
"Desa-desa ini bisa dijadikan titik nol dari perencanaan kegiatan untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat miskin," kata Teneng.
Sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana berencana membuat "database" masyarakat miskin serta bantuan yang telah diterima, sehingga bisa ditentukan program lanjutan yang harus dilakukan.
"Dengan data yang bisa diakses semua SKPD, diharapkan setiap SKPD bisa merancang kegiatan yang pas sesuai dengan kondisi masyarakat miskin tersebut," ujar Lihadnyana.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, rapat koodinasi ini akan dilanjutkan lagi pada Rabu (20/8) dengan mengundang lebih bayak komponen yang terkait sehingga rencana ini benar-benar bisa dilaksanakan pada 2015. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014