Hasyim Muzadi: Jokowi Bukan PKI tapi Nasionalis

Senin, 7 Juli 2014 6:53 WIB

Surabaya (Antara Bali) - Mantan Ketua Umum PBNU KH A Hasyim Muzadi meminta warga nahdliyin tidak tertipu dengan berbagai propaganda menjelang Pilpres 2014, sebab Capres Joko Widodo (Jokowi) bukan PKI, tapi nasionalis tulen.

"Sebaiknya, gunakan tata cara yang lazim diterapkan NU untuk mengambil keputusan, gunakan tata cara yang biasa dilakukan ulama sebelum memilih, yakni tabayyun," katanya melalui surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Minggu.

Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang dan Depok itu menjelaskan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pasangan terbaik bagi bangsa Indonesia, terutama warga NU.

"Jika ada yang menyebut Joko Widodo bukan Muslim, maka informasi itu harus dicek kebenarannya. Tabayun harus dilakukan agar tak tertipu informasi sesat yang beredar luas di masyarakat," katanya.

Menurut dia, Jokowi itu sejak kecil Islam, menjalankan shalat, bahkan shalat malam juga sudah biasa. "Sekolahnya di SD Inpres di dalam negeri. Prestasinya juga terlihat, dari wali kota ke gubernur, dan sekarang jadi calon presiden," katanya.

Hasyim menyebut mantan Wali Kota Solo itu ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin di Indonesia, sehingga Joko Widodo akan membawa maslahat bagi Indonesia dan mampu menjaga keutuhan NKRI.

"Itu berbeda dengan yang sekolahnya di luar negeri. Nanti bekerja untuk siapa? Mau dibawa ke mana negeri ini? Saya paham betul mulai bapak, ibu, dan semua keluarga Jokowi, serta apa agamanya," katanya.

Oleh karena itu, Hasyim Muzadi juga meminta warga NU untuk tidak terjebak fitnah. "Jokowi adalah nasionalis yang tak akan menjual Indonesia kepada asing. Silahkan menjelekkan. Yang tidak boleh itu memfitnah. Jokowi dibilang PKI itu tidak betul," katanya.

Alasan lain bagi warga NU untuk mendukung Jokowi-JK adalah Jokowi merupakan pemimpin jujur dan bisa dipercaya, sedangkan Jusuf Kalla adalah ulama yang tidak suka konflik.

"Konflik Poso itu, Pak JK ikut menyelesaikan, konflik Aceh juga berperan menyelesaikan, termasuk konflik yang melanda Islam di dunia, beliau juga hadir ikut menyelesaikan," katanya.

Senada dengan itu, Juru Bicara Tim Jokowi-JK, Khofifah Indar Parawansa, mengaku dirinya juga mendengar banyak isu negatif yang menerpa Jokowi yang beredar langsung di kalangan masyarakat, baik melalui SMS, tabloid, maupun informasi dari mulut ke mulut dari oknum yang tak bertanggung jawab.

"Misalnya soal raskin akan dihabisi jika calon nomor 2 itu menang. Ternyata beliau (Jokowi) bilang tidak. Justru beliau ingin memberikan kepada santri-santri subsidi Raskin. Di sini beliau akan memberi program-program khusus di pesantren," katanya.

Bahkan, salah satu kontrak politiknya adalah Jokowi-JK akan menyejahterakan keluarga pra-sejahtera dengan penghasilan di bawah 1 dolar dengan subsidi Rp1 juta per bulan.

"Apakah mereka (keluarga pra-sejahtera) masih meminta-minta di jalan? Tidak, karena beliau (Jokowi) ingin rakyatnya sejahtera, beliau ingin rakyat tidak lagi meminta-minta. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW," katanya.

Pilpres 2014 yang berlangsung pada 9 Juli akan diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomer 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomer 2).
(WDY)

Pewarta: Oleh Edy M Yakub

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014

Terkait

Polri - LKBN ANTARA perangi hoaks Pemilu 2024

Rabu, 18 Januari 2023 15:15

MPR Minta Hentikan Kampanye Hitam dan SARA

Senin, 3 Oktober 2016 15:41

Fadli Zon Laporkan Tribun ke Mabes Polri

Senin, 7 Juli 2014 13:38
Terpopuler