Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata serius menangani laju pertambahan penduduk yang semakin tidak terkendali.

"Saya minta agar mengambil langkah serius untuk menangani pertambahan penduduk di Bali yang tidak terkendali agar ke depan tidak menjadi malapetaka untuk kita semua," katanya saat menerima audiensi dari perwakilan BPS dan BKKBN Provinsi Bali, di Denpasar, Kamis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kenaikan laju pertumbuhan penduduk di Bali cukup signifikan yakni dari tahun 2000 sampai 2010 itu dari 3.146.999 jiwa meningkat menjadi 3.890.757 jiwa.

Menurut dia, tingginya laju pertumbuhan penduduk Bali dapat memengaruhi angka kemiskinan. "Jika miskin pasti bodoh, kalau sudah bodoh, kelahiran pasti tidak terkendali," ujarnya.

Oleh karena itu, tambah dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus terus berjuang mengentaskan kemiskinan ataupun kebodohan, serta membuat keluarga di Bali agar menjadi sejahtera dan berkualitas. "Kita tidak boleh terlena, selama ini BKKBN sempat terlupakan, saya senang saat ini BKKBN kembali aktif," katanya.

Selain itu Pastika juga akan memanfaatkan banjar (dusun) dan desa pakraman (desa adat) yang memiliki pengaruh besar untuk memfasilitasi penyebaran program KB dan program-program Bali Mandara agar cepat diterima oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Panusunan Siregar mengatakan, tingginya laju pertumbuhan penduduk di Pulau Dewata juga dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat setempat pada usia produktif (15-49 tahun) yang tidak semua mendapat pelayanan KB dan rendahnya penggunaan alat kontrasepsi yakni kurang dari 60 persen.

Hal itu, tambah dia, akan berakibat naiknya Angka Fertilitas Total pada tahun 2007 hingga 2012 yakni 2,1 pada tahun 2007 menjadi 2,3 pada 2012. Jadi ketika ada satu juta pasangan usia subur di Bali maka akan ada sebanyak 2,3 juta anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu Bali pada masa produktifnya.

"Beranjak dari fakta tersebut, kami akan bekerja sama dengan BKKBN untuk mengenalkan program Perencanaan Kependudukan dan Keluarga Berencana berbasis Geographic Information Sistem (GIS)," ujarnya.

GIS ini, kata Panusunan, adalah suatu sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang dapat menyimpan, mengelola, memanipulasi dan menganalisis data serta mengintregasikannya dengan data spasial (data geografis) sehingga objek atau atribut yang diamati dapat terlihat lebih visual.

"Data yang akan ditampilkan tersebut bagaikan kompas dan pelita sehingga akan membuat pemerintah lebih mudah untuk mengetahui kondisi kependudukan dan KB di Provinsi Bali serta penyebarluasan program Bali Mandara Jilid II," katanya.

Sedangkan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Humprey Apon menyatakan bahwa hal ini merupakan kerja sama pertama antara BPS dan BKKBN. Dalam sinergi dua instansi ini akan benar-benar menggarap program KB.

"Kami pun akan mencoba untuk menyosialisasikan dengan pemerintah kabupaten/kota tentang keadaan KB saat ini sehingga desa bisa kembali mengintensifkan program KB. Jika KB berhasil, tentunya juga akan memberikan kontribusi positif bagi program Bali Mandara Jilid II," kata Humprey. (WDY)

Pewarta: Oleh Ni Luh Rhismawati

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014