Jakarta (Antara Bali) - Netralitas TNI dan Kepolisian Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu
Presiden 9 Juli nanti kembali diingatkan. Kali ini Presiden Susilo
Yudhoyono yang mengingatkan kedua institusi itu tentang kenetralannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Dia
juga mengingatkan godaan kepada personel serta perwira pertama hingga
tinggi TNI dan Kepolisian Indonesia akan potensi subordinasi dan godaan
pihak luar untuk menyeret-nyeret institusi ke dalam politik praktis.
"Netralitas TNI dan Polri tetap dijaga, jangan sampai mundur, jangan dirusak, jangan pula khianati reformasi TNI dan Polri yang kita laksanakan tidak mudah waktu itu," kata Yudhoyono, saat memberikan arahan kepada para perwira tinggi TNI, di Jakarta, Senin.
Yudhoyono juga mengungkap sinyalemen pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi para perwira tinggi.
"Informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya, bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian," kata dia.
"Netralitas TNI dan Polri tetap dijaga, jangan sampai mundur, jangan dirusak, jangan pula khianati reformasi TNI dan Polri yang kita laksanakan tidak mudah waktu itu," kata Yudhoyono, saat memberikan arahan kepada para perwira tinggi TNI, di Jakarta, Senin.
Yudhoyono juga mengungkap sinyalemen pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi para perwira tinggi.
"Informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya, bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian," kata dia.
"Khan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru penuh sinar," kata dia.
Ajakan seperti itu, menurut dia, bukan hanya godaan namun membahayakan bangsa dan negara serta reformasi yang telah dirintis. Selain itu juga mengajarkan seorang perwira melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
"Kalau dilihat jernih, itu benih subordinasi, karena itu berhati-hatilah, jangan tergoda," kata dia.
Ajakan seperti itu, menurut dia, bukan hanya godaan namun membahayakan bangsa dan negara serta reformasi yang telah dirintis. Selain itu juga mengajarkan seorang perwira melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
"Kalau dilihat jernih, itu benih subordinasi, karena itu berhati-hatilah, jangan tergoda," kata dia.
Subordinasi
adalah ketidakpatuhan personel militer dan instansi sipil lain (di
antaranya polisi) kepada atasannya, baik atasan langsung ataupun tidak
langsung. Presiden, dalam ketatanegaraan dan sistem hukum formal
Indonesia, adalah kepala negara/pemerintahan, lambang negara, sekaligus
panglima tertinggi TNI. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014