Makassar (Antara Bali) - Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen
TNI Agus Surya Bakti mengatakan untuk mengantisipasi aksi terorisme yang
dapat menggagalkan proses demokrasi, BNPT berkonsentrasi dalam
pengamanan Pilpres 2014.
"Untuk mengamankan Pilpres dari aksi radikal terorisme, kami bermitra dengan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia," kata Agus pada Training of Trainer (ToT) Fasilitator Dialog Pencegahan Terorisme BNPT di Makassar, Kamis.
Pada ToT yang berlangsung 28 - 30 Mei 2014 dan dihadiri perwakilan tokoh masyarakat dan pengurus FKPT dari 10 provinsi, Agus mengatakan, demokrasi merupakan salah satu lawan terorisme, sehingga potensi yang dapat mengganggu keamanan dalam proses demokratisasi itu harus dapat diredam.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, faham radikal terorisme yang berkembang di sebagian masyarakat yang kemudian diwujuskan dalam bentuk kekerasan merupakan ancaman nyata bagi keamanan Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI).
Menyikapi hal itu, BNPT bersama dengan Kesbangpol di masing-masing daerah mengajak kalangan terdidik seperti tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya agar memerankan peran strategis dalam upaya-upaya penangkalan faham tersebut.
"Semua pihak harus berperan serta dan bahu-membahu dalam mengantisipasi radikal terorisme yang mungkin itu bisa dalam bentuk aksi negatif geng motor dan sebagainya," katanya.
Adapun perwakilan FKPT yang mengahdirkan pengurus dan tokoh masyarakat dan agama berasal dari Sulsel, Sulteng, Sultra, DKI Jakarta, Jateng, Lampung, Sumut, Aceh, NTB dan Maluku.
Peserta yang telah dilatih itu diharapkan dapat menyebarkan informasi dan melakukan kontra naratif terhadap transformasi faham radikal terorisme agar tidak berkembang di masyarakat.
Pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 akan diikuti dua kandidat calon pre4siden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Untuk mengamankan Pilpres dari aksi radikal terorisme, kami bermitra dengan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia," kata Agus pada Training of Trainer (ToT) Fasilitator Dialog Pencegahan Terorisme BNPT di Makassar, Kamis.
Pada ToT yang berlangsung 28 - 30 Mei 2014 dan dihadiri perwakilan tokoh masyarakat dan pengurus FKPT dari 10 provinsi, Agus mengatakan, demokrasi merupakan salah satu lawan terorisme, sehingga potensi yang dapat mengganggu keamanan dalam proses demokratisasi itu harus dapat diredam.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, faham radikal terorisme yang berkembang di sebagian masyarakat yang kemudian diwujuskan dalam bentuk kekerasan merupakan ancaman nyata bagi keamanan Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI).
Menyikapi hal itu, BNPT bersama dengan Kesbangpol di masing-masing daerah mengajak kalangan terdidik seperti tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya agar memerankan peran strategis dalam upaya-upaya penangkalan faham tersebut.
"Semua pihak harus berperan serta dan bahu-membahu dalam mengantisipasi radikal terorisme yang mungkin itu bisa dalam bentuk aksi negatif geng motor dan sebagainya," katanya.
Adapun perwakilan FKPT yang mengahdirkan pengurus dan tokoh masyarakat dan agama berasal dari Sulsel, Sulteng, Sultra, DKI Jakarta, Jateng, Lampung, Sumut, Aceh, NTB dan Maluku.
Peserta yang telah dilatih itu diharapkan dapat menyebarkan informasi dan melakukan kontra naratif terhadap transformasi faham radikal terorisme agar tidak berkembang di masyarakat.
Pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 akan diikuti dua kandidat calon pre4siden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014