Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Provinsi Bali Cokorda Gede Asmara Putra Sukawati mengingatkan kepada manajemen Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah memperbaiki perangkat jaringan internet untuk memperlancar pelayanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).
"Saya harapkan pihak RSUP Sanglah untuk segera memperbaiki perangkat jaringan IT terkoneksi dengan Unit Pelayanan Teknis JKBM sehingga pembayaran klaim dari rumah sakit bersangkutan tidak ada masalah lagi," katanya di Denpasar, Selasa.
Terganggunya perangkat jaringan internet RSUP Sanglah dengan UPT JKMB pihaknya berharap tidak sampai berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit tersebut.
"Saya harapkan pelayanan RSUP Sanglah tetap lancar mesti ada gangguan pada jaringan perangkat IT dengan UPT JKMB. Pihak manajemen rumah sakit juga harus mendengarkan keluhan-keluhan dari warga yang menggunakan JKBM sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi ke depan," katanya.
Asmara Putra menegaskan bahwa masyarakat yang menggunakan JKBM di rumah sakit bukan berarti mereka mendapatkan layanan gratis, melainkan dibiayai APBD.
"Saya beberapa kali mendengarkan keluhan masyarakat sebab yang menggunakan kartu JKBM pelayanan petugas terkesan kurang merespons. Hal inilah yang perlu dipahami petugas rumah sakit sebab warga juga membayar sesuai dengan aturan, namun di klaim pembayarannya di UPT JKMB," ujarnya.
Sebelumnya Direktur RSUP Sanglah dr. Anak Ayu Sri Saraswati mengakui keterlambatan klaim itu sudah dimintakan permaklumannya ke UPT JKMB.
"Tekonologi kami tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan sehingga kami bekerja secara manual," ujarnya.
Pengajuan klaim JKBM RSUP Sanglah periode Oktober-Desember 2013 tidak memenuhi persyaratan Peraturan Gubernur Bali sehingga keterlambatan pengajuan klaim tersebut dibayar pada anggaran APBD Perubahan tahun 2014. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya harapkan pihak RSUP Sanglah untuk segera memperbaiki perangkat jaringan IT terkoneksi dengan Unit Pelayanan Teknis JKBM sehingga pembayaran klaim dari rumah sakit bersangkutan tidak ada masalah lagi," katanya di Denpasar, Selasa.
Terganggunya perangkat jaringan internet RSUP Sanglah dengan UPT JKMB pihaknya berharap tidak sampai berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit tersebut.
"Saya harapkan pelayanan RSUP Sanglah tetap lancar mesti ada gangguan pada jaringan perangkat IT dengan UPT JKMB. Pihak manajemen rumah sakit juga harus mendengarkan keluhan-keluhan dari warga yang menggunakan JKBM sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi ke depan," katanya.
Asmara Putra menegaskan bahwa masyarakat yang menggunakan JKBM di rumah sakit bukan berarti mereka mendapatkan layanan gratis, melainkan dibiayai APBD.
"Saya beberapa kali mendengarkan keluhan masyarakat sebab yang menggunakan kartu JKBM pelayanan petugas terkesan kurang merespons. Hal inilah yang perlu dipahami petugas rumah sakit sebab warga juga membayar sesuai dengan aturan, namun di klaim pembayarannya di UPT JKMB," ujarnya.
Sebelumnya Direktur RSUP Sanglah dr. Anak Ayu Sri Saraswati mengakui keterlambatan klaim itu sudah dimintakan permaklumannya ke UPT JKMB.
"Tekonologi kami tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan sehingga kami bekerja secara manual," ujarnya.
Pengajuan klaim JKBM RSUP Sanglah periode Oktober-Desember 2013 tidak memenuhi persyaratan Peraturan Gubernur Bali sehingga keterlambatan pengajuan klaim tersebut dibayar pada anggaran APBD Perubahan tahun 2014. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014