Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengingatkan pemerintah kabupaten/kota supaya tidak berlebihan mengajukan usulan bantuan anggaran program kepada pemerintah pusat karena hal itu justru sulit untuk diperjuangkan dan dipenuhi.
"Saya minta agar memakai skala prioritas dan dirasionalisasi sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada masing-masing kementerian," katanya saat memimpin rapat koordinasi terkait usulan program prioritas untuk mendapatkan dana tugas pembantuan, di Denpasar, Jumat.
Ia mencontohkan anggaran pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan yang jumlahnya menurun pada tahun mendatang, tentunya harus disesuaikan dengan pengajuan usulan dari pemerintah kabupaten/kota di Bali.
Pada pertemuan tersebut di antaranya disebutkan besaran usulan sementara pengadaan alat kesehatan untuk berbagai RSUD di Bali yang diharapkan dapat dibantu pendanaannya melalui dana tugas pembantuan Kemenkes yakni RSUD Karangasem mencapai Rp12 miliar, RSUD Negara (Rp18 miliar), RSUD Bangli (Rp11 miliar), RSUD Tabanan (Rp8,5 miliar), RSUD Buleleng (Rp25 miliar), RSUD Gianyar (Rp11 miliar lebih), RSUD Klungkung (Rp18 miliar) dan RSUD Badung (15,7 miliar). Usulan tersebut belum termasuk kebutuhan ambulans yang juga diajukan.
"Melalui pertemuan seperti inilah kita dapat menyinergikan, menyinkronkan, dan mengharmonisasi berbagai program maupun usulan yang belum dapat terbiayai oleh APBD masing-masing kabupaten/kota. Seperti diketahui, pengajuan usulan dari pemkab/pemkot akan sulit untuk direalisasikan oleh pemerintah pusat jika tidak ada rekomendasi dari pemerintah provinsi," ucap Sudikerta. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya minta agar memakai skala prioritas dan dirasionalisasi sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada masing-masing kementerian," katanya saat memimpin rapat koordinasi terkait usulan program prioritas untuk mendapatkan dana tugas pembantuan, di Denpasar, Jumat.
Ia mencontohkan anggaran pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan yang jumlahnya menurun pada tahun mendatang, tentunya harus disesuaikan dengan pengajuan usulan dari pemerintah kabupaten/kota di Bali.
Pada pertemuan tersebut di antaranya disebutkan besaran usulan sementara pengadaan alat kesehatan untuk berbagai RSUD di Bali yang diharapkan dapat dibantu pendanaannya melalui dana tugas pembantuan Kemenkes yakni RSUD Karangasem mencapai Rp12 miliar, RSUD Negara (Rp18 miliar), RSUD Bangli (Rp11 miliar), RSUD Tabanan (Rp8,5 miliar), RSUD Buleleng (Rp25 miliar), RSUD Gianyar (Rp11 miliar lebih), RSUD Klungkung (Rp18 miliar) dan RSUD Badung (15,7 miliar). Usulan tersebut belum termasuk kebutuhan ambulans yang juga diajukan.
"Melalui pertemuan seperti inilah kita dapat menyinergikan, menyinkronkan, dan mengharmonisasi berbagai program maupun usulan yang belum dapat terbiayai oleh APBD masing-masing kabupaten/kota. Seperti diketahui, pengajuan usulan dari pemkab/pemkot akan sulit untuk direalisasikan oleh pemerintah pusat jika tidak ada rekomendasi dari pemerintah provinsi," ucap Sudikerta. (M038)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014