Denpasar (Antara Bali) - Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan Bali, Tutik Kusuma Wardani dalam kampanye Pemilu 2014 terus melakukan pendekatan kepada Kelompok Wanita Tani Indonesia dalam upaya memotivasi dan memberdayakan kaum perempuan.
"Kampanye saya lebih banyak melakukan pendekatkan terhadap kaum perempuan, karena kondisi perempuan di Indonesia, khususnya di Bali, masih rendah dalam kegiatan usaha kecil dan pemberdayaan di berbagai bidang," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, kaum perempuan harus mampu bangkit dari anggapan terpinggirkan, karena dari status sebenarnya sama. Terlebih dari Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang gencar melakukan sosialisasi terkait kesetaraan gender.
"Karena itu, saya terus melakukan pendekatan dan sosialisasi mendorong kaum perempuan untuk melakukan usaha dan bekerja secara profesional. Selain memang tugas pokok adalah mendampingi suami dan mengurus anak-anak," kata politikus Partai Demokrat Bali.
Tutik Wardani lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya dalam setiap kesempatan mengunjungi usaha-usaha yang dilakukan kaum perempuan, baik dalam kelompok maupun usaha yang dilakukan secara mandiri.
"Beberapa desa yang memiliki kelompok wanita, saya sudah kunjungi. Pekan lalu saya menemui kelompok wanita tani di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng," ucap politikus yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali.
Kepedulian terhadap perempuan, kata dia, saat ini perlu terus dipacu, baik oleh pemerintah maupun pegiat LSM perempuan dan anak maupun calon legislatif.
"Jadi anggapan kaum perempuan termarjinalkan secara perlahan-lahan bisa dihilangkan di masyarakat. Karena itu saya minta dukungan untuk memilih caleg perempuan pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang," kata Caleg DPR dengan nomor urut tiga dari Partai Demokrat.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasnah Aziz mengatakan partisipasi politik perempuan untuk ikut ambil bagian dalam pengambil keputusan dan proses politik dalam kesehariannya belum terlaksana dengan baik, meskipun telah dijamin dalam undang-undang.
"Kami memandang kaum perempuan masih banyak belum bisa mengambil keputusan secara mandiri, keputusan dan pilihannya dipengaruhi laki-laki, keluarga atau kelompok tertentu," katanya.
Ia mengatakan masih banyak menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk berpartisipasi aktif di politik, dalam arti dapat berargumentasi, berdebat, menganalisa situasi dan mencari solusi atas suatu persoalan.
"Hal tersebut didasari karena kebanyakan perempuan berpikir bahwa hubungan dengan anak-anak dan keluarga yang harmonis menjadi satu hal yang terpenting dalam hidupnya," katanya.
Hasnah Aziz mengatakan sampai saat ini masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia belum sepenuhnya mendapat tanggapan positif dari pengambil kebijakan. Oleh karena itu sebelum ada kebijakan yang responsif terhadap permasalahan perempuan, maka diharapkan perempuan sendiri harus mampu membangun persaudaraan sejati.
"Kami berharap kaum perempuan yang nasibnya lebih baik harus dapat menolong sesama perempuan dan masyarakat lain yang tidak beruntung, agar dapat membantu mengubah nasib mereka menjadi lebih baik, termasuk dalam pemilu agar kaum perempuan memilih caleg perempuan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kampanye saya lebih banyak melakukan pendekatkan terhadap kaum perempuan, karena kondisi perempuan di Indonesia, khususnya di Bali, masih rendah dalam kegiatan usaha kecil dan pemberdayaan di berbagai bidang," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, kaum perempuan harus mampu bangkit dari anggapan terpinggirkan, karena dari status sebenarnya sama. Terlebih dari Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang gencar melakukan sosialisasi terkait kesetaraan gender.
"Karena itu, saya terus melakukan pendekatan dan sosialisasi mendorong kaum perempuan untuk melakukan usaha dan bekerja secara profesional. Selain memang tugas pokok adalah mendampingi suami dan mengurus anak-anak," kata politikus Partai Demokrat Bali.
Tutik Wardani lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya dalam setiap kesempatan mengunjungi usaha-usaha yang dilakukan kaum perempuan, baik dalam kelompok maupun usaha yang dilakukan secara mandiri.
"Beberapa desa yang memiliki kelompok wanita, saya sudah kunjungi. Pekan lalu saya menemui kelompok wanita tani di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng," ucap politikus yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali.
Kepedulian terhadap perempuan, kata dia, saat ini perlu terus dipacu, baik oleh pemerintah maupun pegiat LSM perempuan dan anak maupun calon legislatif.
"Jadi anggapan kaum perempuan termarjinalkan secara perlahan-lahan bisa dihilangkan di masyarakat. Karena itu saya minta dukungan untuk memilih caleg perempuan pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang," kata Caleg DPR dengan nomor urut tiga dari Partai Demokrat.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasnah Aziz mengatakan partisipasi politik perempuan untuk ikut ambil bagian dalam pengambil keputusan dan proses politik dalam kesehariannya belum terlaksana dengan baik, meskipun telah dijamin dalam undang-undang.
"Kami memandang kaum perempuan masih banyak belum bisa mengambil keputusan secara mandiri, keputusan dan pilihannya dipengaruhi laki-laki, keluarga atau kelompok tertentu," katanya.
Ia mengatakan masih banyak menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk berpartisipasi aktif di politik, dalam arti dapat berargumentasi, berdebat, menganalisa situasi dan mencari solusi atas suatu persoalan.
"Hal tersebut didasari karena kebanyakan perempuan berpikir bahwa hubungan dengan anak-anak dan keluarga yang harmonis menjadi satu hal yang terpenting dalam hidupnya," katanya.
Hasnah Aziz mengatakan sampai saat ini masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia belum sepenuhnya mendapat tanggapan positif dari pengambil kebijakan. Oleh karena itu sebelum ada kebijakan yang responsif terhadap permasalahan perempuan, maka diharapkan perempuan sendiri harus mampu membangun persaudaraan sejati.
"Kami berharap kaum perempuan yang nasibnya lebih baik harus dapat menolong sesama perempuan dan masyarakat lain yang tidak beruntung, agar dapat membantu mengubah nasib mereka menjadi lebih baik, termasuk dalam pemilu agar kaum perempuan memilih caleg perempuan," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014