Kuta (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendorong Forum Perencanaan Pendapatan Daerah (FPPD) bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi itu agar dapat lebih banyak menyentuh program penanggulangan kemiskinan.
"Ada sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni yang harus dibangun, berarti harus ada uang dan cari segera itu sehingga kita bisa memperluas cakupan JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara), peningkatan bantuan desa pakraman, subak dan program lainnya," katanya saat membuka Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, di Kuta, Badung, Rabu.
Ia mengemukakan, selama ini pendapatan Pemprov Bali mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), namun di pihak lain pemprov juga merancang nol pertumbuhan (zero growth) kendaraan bermotor karena jalanan sudah semakin macet.
"Oleh karena itu, kita harus memutar otak untuk mencari sumber-sumber pendapatan lainnya. Kalau perlu segera kaji revisi peraturan gubernur ataupun peraturan daerah tentang retribusi dalam meningkatkan pendapatan. Contohnya retribusi dari izin peningkatan ikan dan lain-lain, kontribusinya sangat kecil bagi PAD," ujarnya.
Pastika juga mengusulkan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Bali. Selain meningkatkan pendapatan, cara lainnya harus menekan pengeluaran yang tidak perlu melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan efesien. "Misalnya forum semacam ini jangan lagi diselenggarakan di hotel berbintang, cukup di kantor saja, biayanya gratis," ucapnya.
Termasuk pemanfaatan aset harus efektif dan efisien. Barang-barang daerah yang sudah semi rusak dan rusak dihapus sehingga tidak membebani anggaran. Bila perlu SKPD terkait digabungkan agar dapat menekan biaya operasional.
"Intinya kita cari sumber sebanyak-banyaknya untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Jangan cepat berpuas diri, tidak ada yang mudah semua perlu kerja keras dan tidak akan berhenti sampai di sini. Dengan demikian uang tadi benar-benar untuk mempercepat program-program pengentasan kemiskinan menuju Bali Mandara yakni Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera," kata Pastika.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali I Wayan Suarjana menyampaikan forum tersebut bertujuan menggali potensi untuk membuat target pendapatan tahun mendatang secara maksimal dan realistis.
"Semakin besar pendapatan yang mampu digali tentu diharapkan dapat lebih menyejahterakan masyarakat," ucapnya.
Terkait penerapan pajak progresif yang diminta Gubernur Bali dikatakan segera akan dilaksanakan. Sistemnya akan disusun dulu dan masih dalam proses pengerjaan. Apabila pajak ini diberlakukan diharapkan mampu menambah pendapatan sekitar 5 sampai 7 Persen.
Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Bali itu berlangsung dari tanggal 5-7 Maret 2013 yang diikuti oleh unit kerja selaku penghasil di lingkungan Pemprov Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, RSU Puri Raharja, RS Indra, RS Jiwa dan perusahaan daerah lainnya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Ada sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni yang harus dibangun, berarti harus ada uang dan cari segera itu sehingga kita bisa memperluas cakupan JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara), peningkatan bantuan desa pakraman, subak dan program lainnya," katanya saat membuka Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, di Kuta, Badung, Rabu.
Ia mengemukakan, selama ini pendapatan Pemprov Bali mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), namun di pihak lain pemprov juga merancang nol pertumbuhan (zero growth) kendaraan bermotor karena jalanan sudah semakin macet.
"Oleh karena itu, kita harus memutar otak untuk mencari sumber-sumber pendapatan lainnya. Kalau perlu segera kaji revisi peraturan gubernur ataupun peraturan daerah tentang retribusi dalam meningkatkan pendapatan. Contohnya retribusi dari izin peningkatan ikan dan lain-lain, kontribusinya sangat kecil bagi PAD," ujarnya.
Pastika juga mengusulkan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Bali. Selain meningkatkan pendapatan, cara lainnya harus menekan pengeluaran yang tidak perlu melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan efesien. "Misalnya forum semacam ini jangan lagi diselenggarakan di hotel berbintang, cukup di kantor saja, biayanya gratis," ucapnya.
Termasuk pemanfaatan aset harus efektif dan efisien. Barang-barang daerah yang sudah semi rusak dan rusak dihapus sehingga tidak membebani anggaran. Bila perlu SKPD terkait digabungkan agar dapat menekan biaya operasional.
"Intinya kita cari sumber sebanyak-banyaknya untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Jangan cepat berpuas diri, tidak ada yang mudah semua perlu kerja keras dan tidak akan berhenti sampai di sini. Dengan demikian uang tadi benar-benar untuk mempercepat program-program pengentasan kemiskinan menuju Bali Mandara yakni Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera," kata Pastika.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali I Wayan Suarjana menyampaikan forum tersebut bertujuan menggali potensi untuk membuat target pendapatan tahun mendatang secara maksimal dan realistis.
"Semakin besar pendapatan yang mampu digali tentu diharapkan dapat lebih menyejahterakan masyarakat," ucapnya.
Terkait penerapan pajak progresif yang diminta Gubernur Bali dikatakan segera akan dilaksanakan. Sistemnya akan disusun dulu dan masih dalam proses pengerjaan. Apabila pajak ini diberlakukan diharapkan mampu menambah pendapatan sekitar 5 sampai 7 Persen.
Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Bali itu berlangsung dari tanggal 5-7 Maret 2013 yang diikuti oleh unit kerja selaku penghasil di lingkungan Pemprov Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, RSU Puri Raharja, RS Indra, RS Jiwa dan perusahaan daerah lainnya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014