Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPD RI Wayan Sudirta mendukung permohonan pemerintah Provinsi Bali untuk mendapat dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun.
"Saya mendukung apa yang disampaikan Wagub Sudikerta saat bertatap muka dengan Pansus RUU Keuangan Negara pada Selasa (25/2). Permintaan itu dinilai pantas sebab kontribusi Bali melalui sektor pariwisata ke pusat itu sangat besar," kata Sudikerta di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan karena sektor pariwisata itu, tidak dalam kategori sumber daya alam (SDA) maka Bali tidak mendapatkan perimbangan dana yang adil dari pemerintah pusat sebagaimana daerah lain yang mendapat perimbangan dana yang besar dari pusat karena kontribusi ke pusat melalui sektor yang masuk dalam kategori SDA, seperti pertambangan dan sektor lainnya.
Menurut Sudirta, perjuangan mendapatkan perimbangan dana yang adil itu bukan mustahil untuk diwujudkan, walaupun perjuangan selama ini melalui kaukus pariwisata belum membuahkan hasil. Salah satu cara perjuangan itu adalah dengan seluruh komponen masyarakat Bali berjuang meloloskan otonomi khusus (Otsus) untuk Bali.
"Kita harus loloskan otonomi khusus untuk Bali. Dalam otonomi khusus itu sudah mengatur pasal-pasal untuk mendapatkan perimbangan keuangan yang adil dari pemerintah pusat untuk Bali," katanya.
Menurut politikus asal Kabupaten Karangasem mengatakan perjuangan meloloskan Otsus Bali selama ini mengalami banyak tantangan. Yang memprihatinkan, perjuangan itu justru dijegal oleh sesama warga Bali, padahal perjuangan Otsus Bali itu bertujuan untuk kepentingan Bali, salah satunya mendapatkan keadilan perimbangan dana dari pusat.
Sudirta pun menghimbau seluruh komponen masyarakat Bali untuk membangun kesadaran kolektif dan berjuang bersama-sama meloloskan Otsus Bali yang RUU Otsus Bali itu sudah diajukan oleh DPD-RI. Karena itu, ia memimta masyarakat Bali untuk tidak saling menjegal perjuangan itu.
"Yang mendukung mari sama-sama berjuang. Yang menolak lebih baik diam. Diam saja itu sudah memberikan dukungan dari pada menjegalnya," kata Sudirta.
Sudirta lebih lanjut mengatakan pengalokasian dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah itu sudah ada aturannya sendiri. Penyampaian meminta keadilan itu sudah lama disuarakan, tapi pemerintah pusat memiliki "rumus" tersendiri untuk menentukan dana perimbangan itu ke daerah, termasuk Bali.
"Harus bangun kekuatan untuk perjuangkan itu, sebab Bali hanya mengandalkan sektor pariwisata dan kontribusinya sangat besar ke pusat. Bali tidak memiliki tambang, minyak bumi seperti daerah lainnya," kata Sudirta menegaskan. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya mendukung apa yang disampaikan Wagub Sudikerta saat bertatap muka dengan Pansus RUU Keuangan Negara pada Selasa (25/2). Permintaan itu dinilai pantas sebab kontribusi Bali melalui sektor pariwisata ke pusat itu sangat besar," kata Sudikerta di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan karena sektor pariwisata itu, tidak dalam kategori sumber daya alam (SDA) maka Bali tidak mendapatkan perimbangan dana yang adil dari pemerintah pusat sebagaimana daerah lain yang mendapat perimbangan dana yang besar dari pusat karena kontribusi ke pusat melalui sektor yang masuk dalam kategori SDA, seperti pertambangan dan sektor lainnya.
Menurut Sudirta, perjuangan mendapatkan perimbangan dana yang adil itu bukan mustahil untuk diwujudkan, walaupun perjuangan selama ini melalui kaukus pariwisata belum membuahkan hasil. Salah satu cara perjuangan itu adalah dengan seluruh komponen masyarakat Bali berjuang meloloskan otonomi khusus (Otsus) untuk Bali.
"Kita harus loloskan otonomi khusus untuk Bali. Dalam otonomi khusus itu sudah mengatur pasal-pasal untuk mendapatkan perimbangan keuangan yang adil dari pemerintah pusat untuk Bali," katanya.
Menurut politikus asal Kabupaten Karangasem mengatakan perjuangan meloloskan Otsus Bali selama ini mengalami banyak tantangan. Yang memprihatinkan, perjuangan itu justru dijegal oleh sesama warga Bali, padahal perjuangan Otsus Bali itu bertujuan untuk kepentingan Bali, salah satunya mendapatkan keadilan perimbangan dana dari pusat.
Sudirta pun menghimbau seluruh komponen masyarakat Bali untuk membangun kesadaran kolektif dan berjuang bersama-sama meloloskan Otsus Bali yang RUU Otsus Bali itu sudah diajukan oleh DPD-RI. Karena itu, ia memimta masyarakat Bali untuk tidak saling menjegal perjuangan itu.
"Yang mendukung mari sama-sama berjuang. Yang menolak lebih baik diam. Diam saja itu sudah memberikan dukungan dari pada menjegalnya," kata Sudirta.
Sudirta lebih lanjut mengatakan pengalokasian dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah itu sudah ada aturannya sendiri. Penyampaian meminta keadilan itu sudah lama disuarakan, tapi pemerintah pusat memiliki "rumus" tersendiri untuk menentukan dana perimbangan itu ke daerah, termasuk Bali.
"Harus bangun kekuatan untuk perjuangkan itu, sebab Bali hanya mengandalkan sektor pariwisata dan kontribusinya sangat besar ke pusat. Bali tidak memiliki tambang, minyak bumi seperti daerah lainnya," kata Sudirta menegaskan. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014