Denpasar (Antara Bali) - Tim Badan Anggaran DPR-RI menilai Bali wajar mendapat perlakuan khusus dalam pembagian dana bagi hasil maupun dana perimbangan dari sektor pariwisata yang digunakan untuk memelihara dan menjaga kelestarian warisan budaya.
"Kalau hanya dengan APBD Bali yang Rp4 triliun lebih, untuk menjadikan Bali sebagai andalan pariwisata Indonesia, itu tidak cukup," kata Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, jika Bali meminta dana pemeliharaan budaya besarnya sekitar Rp5 triliun itu sangat wajar karena selama ini daerah itu sebagai penghasil devisa pariwisata tertinggi di Tanah Air. Di samping itu, Bali telah menjadikan Indonesia makin dihormati di dunia internasional.
"Berbagai kegiatan internasional yang sukses di Bali itu juga menjadikan Indonesia makin hebat. Jika dibandingkan dengan nilai Rp5 triliun `kan tidak begitu besar," ujarnya.
Di samping itu, Pemprov Bali selama ini juga telah memberikan dukungan anggaran yang besar untuk memelihara budaya seperti yang diberikan untuk desa adat. Jika tidak ada dukungan pusat, maka Bali agak kesulitan untuk berkembang pesat dan cagar budaya yang ada bisa menjadi rusak.
Ahmadi tidak memungkiri supaya Bali mendapat perlakuan khusus diperlukan keinginan politik yang kuat dari pemerintah didukung dengan payung hukum. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan supaya dana bagi hasil maupun dana perimbangan yang diterima Bali lebih berkeadilan.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika sangat berharap perjuangan untuk mendapatkan dana bagi hasil maupun dana perimbangan yang berkeadilan untuk memelihara warisan budaya (heritage) itu sudah dapat direalisasikan pada 2015.
"Sekarang itu momentumnya bagus, apalagi akan segera disusun rencana kerja pemerintah (RKP) sekaligus anggarannya. Namun, saya akan undang lagi bupati/wali kota untuk betul-betul mendukung apa yang diperjuangkan ini," katanya.
Pastika mengatakan nantinya berapa nominal yang dimintakan ke pemerintah pusat harus jelas rinciannya akan digunakan untuk apa. "Jadi bukan minta dalam bentuk glondongan lalu kita atur. Itu pasti nanti terbagi dalam beberapa kementerian, misalnya Kemendikbud, Kemenparekraf, Kementerian Pekerjaan Umum dan sebagainya," ujarnya.
Ia mencontohkan, dari dana itu dapat digunakan untuk memperbaiki jalan menuju ke pura sebagai bagian menjaga warisan budaya. Tidak sedikit jalan menuju pura dan objek wisata di Bali dalam keadaan rusak, namun pemprov tidak dapat memperbaiki karena itu termasuk jalan kabupaten.
Menurut dia, kalau Bali meminta Rp5 triliun itu cukup realistis karena jika meminta terlalu banyak justru pemerintah pusat bisa kaget dan ujung-ujungnya Bali tidak jadi mendapat bagian lebih.
Pada kesempatan itu, Gubernur Bali juga mengungkapkan bahwa diantara gemerlap sektor pariwisata, masih ada kabupaten yang rata-rata pendapatan perkapitanya jauh di bawah rata-rata nasional yang besarnya Rp30 juta/tahun.
Karangasem misalnya, pendapatan perkapita penduduknya hanya sebesar Rp12,7 juta/tahun, Buleleng Rp18,63 juta/tahun dan Bangli Rp16,96 juta/tahun. Hanya Badung yang melebihi rata-rata nasional yaitu mencapai Rp32,80 juta/tahun. Dari gambaran tersebut, Bali masih sangat membutuhkan dana perimbangan dari pusat untuk mempercepat pembangunan.
Saat ini, tambah dia Bali tengah memprogramkan sejumlah rencana strategis diantaranya pengembangan jalan tol Kuta-Tanah Lot-Soka-Seririt, Tol Beringkit-Purnama, Soka-Gilimanuk, jalan lingkar Nusa Penida, kereta api monorel, pengembangan bandara di Bali utara dan peningkatan infrastruktur pelabuhan. Semua program tersebut merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan pembangunan kawasan selatan dan utara Bali.
Selain yang disampaikan Ahmadi, dua anggota Badan Anggaran Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih dan I Wayan Koster sepakat untuk memperjuangkan perubahan aturan agar Bali bisa mendapat dana bagi hasil dari pariwisata. Karena aturan saat ini hanya memakai pendekatan pendapatan dari sumber daya alam dan hal itu sangat tidak menguntungkan bagi Pulau Dewata. (LHS)
