Gianyar (Antara Bali) - Sejumlah tokoh desa adat menemui Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata untuk membicarakan masalah kemacetan arus lalu lintas di objek wisata Ubud, Selasa.
Para tokoh desa adat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Desa Pakraman Ubud (FKDPU) meminta Bupati Gianyar memberikan kewenangan dalam mengatasi kemacetan arus lalu lintas di salah satu destinasi wisata internasional di Bali itu.
"Kami sudah melakukan studi lapangan terkait kemacetan di jalan depan Pasar Singakerta menuju Kangetan, Jalan Bisma, dan Jalan Nyuh Kuning. Selain itu dari Sambahan menuju Petulu," katanya.
Ia berharap pemerintah bersama-sama pihak desa adat se-Kecamatan Ubud bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurai kemacetan.
Kedatangan mereka sekaligus untuk meminta Bupati Gianyar mengesahkan FKDPU. "Pertemuan bendesa (kepala desa adat) se-Kecamatan Ubud disaksikan Camat, Kapolsek dan Danramil Ubud, Jumat (7/2) lalu telah disepakati pembentukan FKDPU," kata Ketua FKDPU Tjokorda Raka Kerthyasa.
Menurut dia, forum itu dapat menjadi wadah menyatukan persepsi dalam mewujudkan tindakan nyata dalam membantu Pemkab Gianyar dalam menata masyarakat dan sarana lainnya di Ubud.
Sementara itu, Bupati Agung Bharata berjanji akan menindaklanjuti laporan FKPDU terkait penataan arus lalu lintas di Ubud itu.
"Kesbangpolinmas juga bisa segera menindaklanjuti keberadaan FKDPU tersebut, mengingat kawasan Ubud merupakan salah satu aset Kabupaten Gianyar untuk menarik minat wisatawan sehingga harus ditopang oleh fasilitas yang layak," ujarnya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Para tokoh desa adat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Desa Pakraman Ubud (FKDPU) meminta Bupati Gianyar memberikan kewenangan dalam mengatasi kemacetan arus lalu lintas di salah satu destinasi wisata internasional di Bali itu.
"Kami sudah melakukan studi lapangan terkait kemacetan di jalan depan Pasar Singakerta menuju Kangetan, Jalan Bisma, dan Jalan Nyuh Kuning. Selain itu dari Sambahan menuju Petulu," katanya.
Ia berharap pemerintah bersama-sama pihak desa adat se-Kecamatan Ubud bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurai kemacetan.
Kedatangan mereka sekaligus untuk meminta Bupati Gianyar mengesahkan FKDPU. "Pertemuan bendesa (kepala desa adat) se-Kecamatan Ubud disaksikan Camat, Kapolsek dan Danramil Ubud, Jumat (7/2) lalu telah disepakati pembentukan FKDPU," kata Ketua FKDPU Tjokorda Raka Kerthyasa.
Menurut dia, forum itu dapat menjadi wadah menyatukan persepsi dalam mewujudkan tindakan nyata dalam membantu Pemkab Gianyar dalam menata masyarakat dan sarana lainnya di Ubud.
Sementara itu, Bupati Agung Bharata berjanji akan menindaklanjuti laporan FKPDU terkait penataan arus lalu lintas di Ubud itu.
"Kesbangpolinmas juga bisa segera menindaklanjuti keberadaan FKDPU tersebut, mengingat kawasan Ubud merupakan salah satu aset Kabupaten Gianyar untuk menarik minat wisatawan sehingga harus ditopang oleh fasilitas yang layak," ujarnya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014