Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan berbagai aset milik pemprov setempat yang tidak produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan hotel setelah terbentuk badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kalau ada yang memang bisa dibangun hotel di atas aset kita, misalnya yang di tepi pantai sehingga setiap tahun akan menambah PAD (pendapatan asli daerah) Bali," katanya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, rencana memberdayakan aset daerah yang tidak produktif itu sejalan dengan rencana pembentukan BUMD dengan nama PT Bali Mandara Holding Company. Nantinya itu akan menjadi induk dari perusahaan kecil lainnya milik daerah dengan berbagai bidang usaha.
"Perkembangan terhadap rencana pembentukan Bali Mandara Holding Company itu sekarang dalam proses inventarisasi semua aset, mana yang bisa diberdayakan," ujarnya.
Asisten II Pemprov Bali beserta tim, lanjut dia, sudah melakukan rapat-rapat terkait pembentukan badan tersebut dan peraturan daerahnya masih dalam penggodokan.
Terkait dengan lokasi aset yang bisa dibangun hotel, pihaknya tidak bisa gegabah dan tergantung pula dengan keputusan DPRD Bali."Tidak bisa serta merta kami menentukan dan kami belum berani mengatakan akan di Bali Selatan, Bali utara dan sebagainya," ucap Sudikerta.
Ia mengatakan selama ini PAD Bali bertumpu dari pajak kendaraan bermotor dan ke depannya tidak akan bisa maksimal lagi jika tak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur.
"Di Bali sangat berat meningkatkan PAD kecuali mampu mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan asas berkeadilan," kata mantan Wakil Bupati Badung itu.
Sebelumnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika berpandangan dengan pembentukan Bali Mandara Holding Company bisa memacu semangat kewirausahaan kalangan birokrasi.
"Semestinya kewirausahaan tidak hanya dimiliki kalangan swasta, namun juga harus dimiliki kalangan pemerintah dan akademisi karena memang semestinya sumber daya yang ada jangan sampai terbuang percuma," katanya.
Ide pembentukan BUMD itu, tegas Pastika, bukan berarti juga akan menyaingi usaha-usaha yang sudah ada dan jangan diartikan kalau gubernur akan membuat hotel. Mungkin saja hotel yang sudah megap-megap itu dibeli Pemprov Bali.
"Di Bali ini sesugguhnya banyak sekali peluang, begitu majunya ekonomi kita, semua berebut mau investasi, mau berusaha, cari makan, dan sebagainya. Artinya peluang banyak sekali, tetapi kita selama ini tidak mampu menangkap peluang itu," ujar Pastika. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kalau ada yang memang bisa dibangun hotel di atas aset kita, misalnya yang di tepi pantai sehingga setiap tahun akan menambah PAD (pendapatan asli daerah) Bali," katanya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, rencana memberdayakan aset daerah yang tidak produktif itu sejalan dengan rencana pembentukan BUMD dengan nama PT Bali Mandara Holding Company. Nantinya itu akan menjadi induk dari perusahaan kecil lainnya milik daerah dengan berbagai bidang usaha.
"Perkembangan terhadap rencana pembentukan Bali Mandara Holding Company itu sekarang dalam proses inventarisasi semua aset, mana yang bisa diberdayakan," ujarnya.
Asisten II Pemprov Bali beserta tim, lanjut dia, sudah melakukan rapat-rapat terkait pembentukan badan tersebut dan peraturan daerahnya masih dalam penggodokan.
Terkait dengan lokasi aset yang bisa dibangun hotel, pihaknya tidak bisa gegabah dan tergantung pula dengan keputusan DPRD Bali."Tidak bisa serta merta kami menentukan dan kami belum berani mengatakan akan di Bali Selatan, Bali utara dan sebagainya," ucap Sudikerta.
Ia mengatakan selama ini PAD Bali bertumpu dari pajak kendaraan bermotor dan ke depannya tidak akan bisa maksimal lagi jika tak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur.
"Di Bali sangat berat meningkatkan PAD kecuali mampu mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan asas berkeadilan," kata mantan Wakil Bupati Badung itu.
Sebelumnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika berpandangan dengan pembentukan Bali Mandara Holding Company bisa memacu semangat kewirausahaan kalangan birokrasi.
"Semestinya kewirausahaan tidak hanya dimiliki kalangan swasta, namun juga harus dimiliki kalangan pemerintah dan akademisi karena memang semestinya sumber daya yang ada jangan sampai terbuang percuma," katanya.
Ide pembentukan BUMD itu, tegas Pastika, bukan berarti juga akan menyaingi usaha-usaha yang sudah ada dan jangan diartikan kalau gubernur akan membuat hotel. Mungkin saja hotel yang sudah megap-megap itu dibeli Pemprov Bali.
"Di Bali ini sesugguhnya banyak sekali peluang, begitu majunya ekonomi kita, semua berebut mau investasi, mau berusaha, cari makan, dan sebagainya. Artinya peluang banyak sekali, tetapi kita selama ini tidak mampu menangkap peluang itu," ujar Pastika. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014