Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mengambil berbagai peluang usaha yang potensial di Pulau Dewata.
"Di Bali ini sesungguhnya banyak sekali peluang, begitu majunya ekonomi kita, semua berebut mau investasi, mau berusaha, cari makan, dan sebagainya. Artinya peluang banyak sekali, tetapi kita selama ini tidak mampu menangkap peluang itu," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sela-sela memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program Bali Mandara tahun 2013, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, BUMD tersebut atau bisa juga diistilahkan dengan PT Bali Mandara Holding Company itu nantinya akan menjadi induk dari perusahaan kecil lainnya milik daerah dengan berbagai bidang usaha.
"Kalau orang dari luar Bali saja bisa hidup dari pariwisata Bali dengan meraih manfaat begitu banyaknya, mengapa kita tidak bisa? Padahal kita mempunyai aset, modal, dan SDM yang berkualitas, sedangkan orang lain ke daerah kita mungkin hanya membawa modal saja atau baru meminjam di bank. Mari berpikir sekarang supaya kita tidak hanya menjadi penonton," ujarnya.
Pastika berpandangan semangat kewirausahaan semestinya tidak hanya dimiliki kalangan swasta, namun juga harus dimiliki kalangan pemerintah dan akademisi karena memang semestinya sumber daya yang ada jangan sampai terbuang percuma.
Ide pembentukan BUMD itu, tegas Pastika, bukan berarti juga akan menyaingi usaha-usaha yang sudah ada dan jangan diartikan kalau gubernur akan membuat hotel. "Mungkin saja hotel yang sudah megap-megap itu kami beli," katanya.
Pastika belum bisa menargetkan tahun berapa akan BUMD tersebut akan terbentuk, yang jelas masih akan melalui kajian dari para ahli dan instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Gede Suarjana memaparkan BUMD tersebut direncanakan terdiri atas berbagai divisi yakni perdagangan dan industri, properti dan infrastruktur, perhotelan dan penunjang pariwisata, jasa kesehatan, pertanian dan peternakan, serta jasa keuangan dan perbankan.
Usaha konkretnya meliputi "Bali Trade Center", usaha perbengkelan, SPBU, pembangunan pabrik pakan ternak, pengembangan bibit sapi, pembangunan rumah sakit internasional, pengembangan hotel, desa wisata, wisata berbasis lingkungan, penyediaan area pameran dan sebagainya.
"Selama ini memang sudah ada perusahaan daerah tetapi tidak signifikan hasilnya dalam peningkatan PAD, selain itu perusahan daerah yang sudah ada juga seringkali tidak relevan dengan pengembangan dunia usaha saat ini," ucap Suarjana.
Pada rapat evaluasi itu yang berlangsung sekitar tiga jam, Gubernur Bali didampingi oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun dan dihadiri oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bali beserta para pejabat struktural lainnya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Di Bali ini sesungguhnya banyak sekali peluang, begitu majunya ekonomi kita, semua berebut mau investasi, mau berusaha, cari makan, dan sebagainya. Artinya peluang banyak sekali, tetapi kita selama ini tidak mampu menangkap peluang itu," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sela-sela memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program Bali Mandara tahun 2013, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, BUMD tersebut atau bisa juga diistilahkan dengan PT Bali Mandara Holding Company itu nantinya akan menjadi induk dari perusahaan kecil lainnya milik daerah dengan berbagai bidang usaha.
"Kalau orang dari luar Bali saja bisa hidup dari pariwisata Bali dengan meraih manfaat begitu banyaknya, mengapa kita tidak bisa? Padahal kita mempunyai aset, modal, dan SDM yang berkualitas, sedangkan orang lain ke daerah kita mungkin hanya membawa modal saja atau baru meminjam di bank. Mari berpikir sekarang supaya kita tidak hanya menjadi penonton," ujarnya.
Pastika berpandangan semangat kewirausahaan semestinya tidak hanya dimiliki kalangan swasta, namun juga harus dimiliki kalangan pemerintah dan akademisi karena memang semestinya sumber daya yang ada jangan sampai terbuang percuma.
Ide pembentukan BUMD itu, tegas Pastika, bukan berarti juga akan menyaingi usaha-usaha yang sudah ada dan jangan diartikan kalau gubernur akan membuat hotel. "Mungkin saja hotel yang sudah megap-megap itu kami beli," katanya.
Pastika belum bisa menargetkan tahun berapa akan BUMD tersebut akan terbentuk, yang jelas masih akan melalui kajian dari para ahli dan instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Gede Suarjana memaparkan BUMD tersebut direncanakan terdiri atas berbagai divisi yakni perdagangan dan industri, properti dan infrastruktur, perhotelan dan penunjang pariwisata, jasa kesehatan, pertanian dan peternakan, serta jasa keuangan dan perbankan.
Usaha konkretnya meliputi "Bali Trade Center", usaha perbengkelan, SPBU, pembangunan pabrik pakan ternak, pengembangan bibit sapi, pembangunan rumah sakit internasional, pengembangan hotel, desa wisata, wisata berbasis lingkungan, penyediaan area pameran dan sebagainya.
"Selama ini memang sudah ada perusahaan daerah tetapi tidak signifikan hasilnya dalam peningkatan PAD, selain itu perusahan daerah yang sudah ada juga seringkali tidak relevan dengan pengembangan dunia usaha saat ini," ucap Suarjana.
Pada rapat evaluasi itu yang berlangsung sekitar tiga jam, Gubernur Bali didampingi oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun dan dihadiri oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bali beserta para pejabat struktural lainnya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014