Bangkok (Antara Bali) - Pemerintah sementara Thailand pada Selasa mengumumkan keputusan keadaan darurat di ibu kota Bangkok dan beberapa daerah di dekatnya, yang mulai berlaku Rabu selama 60 hari ke depan.
Menurut Wakil Perdana Menteri sementara Chalerm Yoobamrung, pemerintah harus meminta dekrit untuk mengumumkan keadaan darurat karena protes anti-pemerintah mulai melihat meningkatnya kekerasan.
Keputusan ini akan berlaku di provinsi-provinsi Nonthaburi, Patumthani, bagian dari Provinsi Samut Prakarn dan semua distrik ibu kota untuk mengatasi kekerasan dan pertumpahan darah yang bisa saja berulang setelah ledakan bom baru-baru ini di jantung ibu kota.
Kementerian Kesehatan Masyarakat mengungkapkan bahwa kekerasan politik antara 26 Desember tahun lalu sampai 19 Januari tahun ini telah menyebabkan empat orang tewas dan 267 lainnya terluka.
Chalerm telah menunjuk Kepala Pusat Resolusi Situasi Darurat untuk memimpin berlakunya keputusan itu, yang menggantikan Undang-undang Keamanan Internal (ISA) yang relatif lunak yang diberlakukan di ibu kota dan beberapa daerah sekitarnya selama beberapa bulan terakhir.
Chalerm mengatakan ia akan mengungkapkan pada Rabu mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani protes-protes secara lebih detil.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri sementara Surapong Tovichakchaikul akan bertemu dengan para diplomat asing pada Rabu untuk menjelaskan alasan seruan dekrit.
Keputusan darurat melarang pertemuan lima orang atau lebih, dan distribusi informasi dan publikasi yang dapat menyebabkan kecemasan publik, mengancam keamanan serta ketertiban nasional.
Aparat penegak diberdayakan untuk memanggil para tersangka dan saksi, menyita properti dan memantau panggilan Internet dan ponsel. (Xinhua/OANA/M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Menurut Wakil Perdana Menteri sementara Chalerm Yoobamrung, pemerintah harus meminta dekrit untuk mengumumkan keadaan darurat karena protes anti-pemerintah mulai melihat meningkatnya kekerasan.
Keputusan ini akan berlaku di provinsi-provinsi Nonthaburi, Patumthani, bagian dari Provinsi Samut Prakarn dan semua distrik ibu kota untuk mengatasi kekerasan dan pertumpahan darah yang bisa saja berulang setelah ledakan bom baru-baru ini di jantung ibu kota.
Kementerian Kesehatan Masyarakat mengungkapkan bahwa kekerasan politik antara 26 Desember tahun lalu sampai 19 Januari tahun ini telah menyebabkan empat orang tewas dan 267 lainnya terluka.
Chalerm telah menunjuk Kepala Pusat Resolusi Situasi Darurat untuk memimpin berlakunya keputusan itu, yang menggantikan Undang-undang Keamanan Internal (ISA) yang relatif lunak yang diberlakukan di ibu kota dan beberapa daerah sekitarnya selama beberapa bulan terakhir.
Chalerm mengatakan ia akan mengungkapkan pada Rabu mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani protes-protes secara lebih detil.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri sementara Surapong Tovichakchaikul akan bertemu dengan para diplomat asing pada Rabu untuk menjelaskan alasan seruan dekrit.
Keputusan darurat melarang pertemuan lima orang atau lebih, dan distribusi informasi dan publikasi yang dapat menyebabkan kecemasan publik, mengancam keamanan serta ketertiban nasional.
Aparat penegak diberdayakan untuk memanggil para tersangka dan saksi, menyita properti dan memantau panggilan Internet dan ponsel. (Xinhua/OANA/M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014