Denpasar (Antara Bali) - Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Bali Made Mudarta mengatakan partainya tidak akan berpengaruh pascaditahan Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat petang (10/1).
"Kami yakin Partai Demokrat tidak akan berpengaruh pascaditahan Mantan Ketua Umum DPP Demokrat tersebut oleh KPK pada Jumat petang," katanya di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan, Partai Demokrat akan tetap konsisten, terlebih partai ini sudah sejak awal komitmen dalam penegakkan supremasi hukum dan demokrasi demi kemajuan bangsa dan negara. Apalagi Anas saat ini sudah mempunyai jabatan sebagai Ketua Presedium PPI
"Sejak awal Partai Demokrasi mendukung menegakkan hukum. Siapa pun melanggar hukum harus diusut dan diproses secara tuntas dalam hukum negara. Apalagi sampai merugikan negara," ujar poltikus asal Kabupaten Jembrana itu.
Menurut dia, walau Anas Urbaningrum ditahan oleh KPK, Partai Demokrat tidak akan merasa terancam. Karena dari dulu sudah jelas, siapa pun harus berani melakukan penandatangan pakta integritas supremasi hukum.
"Kader partai politik atau masyarakat jika melakukan pelanggaran hukum maka aparat harus berani bertindak. Sebab negara kita berdasarkan hukum, sebagai warga negara harus tunduk kepada peraturan hukum tersebut," katanya. (*/DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami yakin Partai Demokrat tidak akan berpengaruh pascaditahan Mantan Ketua Umum DPP Demokrat tersebut oleh KPK pada Jumat petang," katanya di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan, Partai Demokrat akan tetap konsisten, terlebih partai ini sudah sejak awal komitmen dalam penegakkan supremasi hukum dan demokrasi demi kemajuan bangsa dan negara. Apalagi Anas saat ini sudah mempunyai jabatan sebagai Ketua Presedium PPI
"Sejak awal Partai Demokrasi mendukung menegakkan hukum. Siapa pun melanggar hukum harus diusut dan diproses secara tuntas dalam hukum negara. Apalagi sampai merugikan negara," ujar poltikus asal Kabupaten Jembrana itu.
Menurut dia, walau Anas Urbaningrum ditahan oleh KPK, Partai Demokrat tidak akan merasa terancam. Karena dari dulu sudah jelas, siapa pun harus berani melakukan penandatangan pakta integritas supremasi hukum.
"Kader partai politik atau masyarakat jika melakukan pelanggaran hukum maka aparat harus berani bertindak. Sebab negara kita berdasarkan hukum, sebagai warga negara harus tunduk kepada peraturan hukum tersebut," katanya. (*/DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014