Denpasar (Antara Bali) - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Gede Pasek Suardika mengatakan untuk pendeklarasian kepengurusan organisasi masyarakat tersebut di Bali akan diselenggarakan di Kota Denpasar pada Jumat (6/12).
"Besok (Jumat) ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia akan kami selenggarakan pendeklarasian pengurus di seluruh Bali," kata Pasek Suardika di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan PPI tersebut adalah organisasi masyarakat, bukan sebuah partai politik, sehingga siapa pun berhak bergabung.
"Silakan kalau ingin bergabung. Ormas ini independen, sehingga siapa pun boleh bergabung dan tidak khusus dari partai-partai tertentu," ujarnya.
Ia mengatakan siapa pun berhak mendirikan sebuah organisasi, karena dalam UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara diberi kekebasan untuk berkumpul dan berserikat.
Sebelumnya, pengurus PPI Bali Agung Sariawan membenarkan jika dirinya diberikan mandat oleh Pimpinan Nasional PPI untuk membentuk organisasi tersebut di Pulau Dewata.
"Saya memang diberikan mandat untuk membentuk PPI di Bali. Saat ini saya juga tercatat sebagai kader Partai Demokrat Bali. Setahu saya, tidak ada larangan untuk berorganisasi di ormas. Di parpol sendiri tak ada larangan itu," katanya. (I020/ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Besok (Jumat) ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia akan kami selenggarakan pendeklarasian pengurus di seluruh Bali," kata Pasek Suardika di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan PPI tersebut adalah organisasi masyarakat, bukan sebuah partai politik, sehingga siapa pun berhak bergabung.
"Silakan kalau ingin bergabung. Ormas ini independen, sehingga siapa pun boleh bergabung dan tidak khusus dari partai-partai tertentu," ujarnya.
Ia mengatakan siapa pun berhak mendirikan sebuah organisasi, karena dalam UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara diberi kekebasan untuk berkumpul dan berserikat.
Sebelumnya, pengurus PPI Bali Agung Sariawan membenarkan jika dirinya diberikan mandat oleh Pimpinan Nasional PPI untuk membentuk organisasi tersebut di Pulau Dewata.
"Saya memang diberikan mandat untuk membentuk PPI di Bali. Saat ini saya juga tercatat sebagai kader Partai Demokrat Bali. Setahu saya, tidak ada larangan untuk berorganisasi di ormas. Di parpol sendiri tak ada larangan itu," katanya. (I020/ADT)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013