Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mengatakan dalam Rancangan APBD tahun 2014 anggaran dana pendidikan di Pulau Dewata masih di bawah 20 persen dari total APBD, sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
"Dalam Rancangan APBD tahun ini dana pendidikan masih kurang dari amanat UU Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mewajibkan 20 persen dari total APBD. Tetapi dalam tahun ini baru dianggarkan 18 persen," kata Parta di Denpasar, Kamis.
Ia menyayangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkesan pasrah untuk memperjuangkan anggaran tersebut sesuai amanat UU tersebut.
Parta mengatakan dalam rapat koordinasi soal anggaran pendidikan dengan Disdikpora pada Rabu (13/11), pihak Disdikpora tidak mampu memberi jawaban ketika anggota Komisi IV DPRD Bali mempertanyakan anggaran pendidikan yang belum 20 persen.
"Disdikpora tidak mampu menjawab dan mereka menyerahkan ke Bappeda sebagai `leading` sektor perencanaan anggaran," kata politikus PDIP itu.
Parta menilai Disdikpora Bali kurang kreatif merancang program pendidikan sehingga mungkin hal itu jadi pertimbangan untuk tidak memberi anggaran penuh 20 persen.
"Kami bisa memahami kenapa Bappeda tidak memberikan penuh anggaran pendidikan 20 persen untuk Disdikpora karena di Disdikpora dilihat tidak ada program yang inovatif," ucapnya.
Atas kegamangan sikap Disdikpora, Parta mengaku Komisi IV akan tetap memperjuangkan agar anggaran pendidikan 20 persen. Sejauh ini masih ada perbedaan persepsi dengan pihak eksekutif yang mengklaim anggaran pendidikan sudah 20,95 persen atau sekitar Rp845 miliar yang tersebar di Disdikpora dan sejumlah SKPD lain.
Menurut Parta, angggaran pendidikan setelah dihitung baru 18 persen atau sekitar Rp420 miliar yang riil di Disdikpora. Anggaran pendidikan menjadi 20 persen lebih karena ditambah dana bantuan operasional pendidikan dari APBN sebesar Rp380 miliar.
"Kami akan tetap berjuang agar anggaran pendidikan 20 persen dipenuhi sebelum APBD tahun 2014 disahkan," katanya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Dalam Rancangan APBD tahun ini dana pendidikan masih kurang dari amanat UU Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mewajibkan 20 persen dari total APBD. Tetapi dalam tahun ini baru dianggarkan 18 persen," kata Parta di Denpasar, Kamis.
Ia menyayangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkesan pasrah untuk memperjuangkan anggaran tersebut sesuai amanat UU tersebut.
Parta mengatakan dalam rapat koordinasi soal anggaran pendidikan dengan Disdikpora pada Rabu (13/11), pihak Disdikpora tidak mampu memberi jawaban ketika anggota Komisi IV DPRD Bali mempertanyakan anggaran pendidikan yang belum 20 persen.
"Disdikpora tidak mampu menjawab dan mereka menyerahkan ke Bappeda sebagai `leading` sektor perencanaan anggaran," kata politikus PDIP itu.
Parta menilai Disdikpora Bali kurang kreatif merancang program pendidikan sehingga mungkin hal itu jadi pertimbangan untuk tidak memberi anggaran penuh 20 persen.
"Kami bisa memahami kenapa Bappeda tidak memberikan penuh anggaran pendidikan 20 persen untuk Disdikpora karena di Disdikpora dilihat tidak ada program yang inovatif," ucapnya.
Atas kegamangan sikap Disdikpora, Parta mengaku Komisi IV akan tetap memperjuangkan agar anggaran pendidikan 20 persen. Sejauh ini masih ada perbedaan persepsi dengan pihak eksekutif yang mengklaim anggaran pendidikan sudah 20,95 persen atau sekitar Rp845 miliar yang tersebar di Disdikpora dan sejumlah SKPD lain.
Menurut Parta, angggaran pendidikan setelah dihitung baru 18 persen atau sekitar Rp420 miliar yang riil di Disdikpora. Anggaran pendidikan menjadi 20 persen lebih karena ditambah dana bantuan operasional pendidikan dari APBN sebesar Rp380 miliar.
"Kami akan tetap berjuang agar anggaran pendidikan 20 persen dipenuhi sebelum APBD tahun 2014 disahkan," katanya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013