Kuta (Antara Bali) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mendorong 110 kabupaten/kota meningkatkan statusnya dari Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi kategori utama.
"Kini di Indonesia belum ada daerah mendapatkan status KLA kategori utama karena kurangnya komitmen pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan statusnya tersebut," katanya disela-sela Rapat Koordinasi Teknis Kebupaten/Kota Layak Anak 2013 di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Menurut dia, selama ini komitmen yang ada hanya sebatas individu dari pimpinan daerah serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak di Kabupaten/kota dan belum sampai pada komitmen masyarakat serta dunia usaha secara utuh.
Hal itu tercermin dengan belum optimalnya cakupan pemenuhan hak anak serta kasus-kasus kekerasan yang masih menimpa anak, sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa dari lingkungan terdekat anak tersebut.
Dengan demikian, Linda Gumelar kembali mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen guna mempercepat terwujudnya KLA tersebut.
Ia merinci dari 110 kabupaten/kota itu sebanyak 60 telah difasilitasi Kementerian PP dan PA, dan sisanya 50 buah telah mampu berkembang secara mandiri melalui pemanfaatan anggaran pembangunan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk meningkatkan statusnya menjadi KLA utama.
Pihaknya berharap agar setiap daerah melakukan deklarasi secara nasional sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi.
"Selain itu, saya berharap kabupaten/kota dapat difasilitasi terbentuknya asosiasi perusahaan peduli anak sebagai bentuk kongkrit peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan anak Indonesia," ujarnya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kini di Indonesia belum ada daerah mendapatkan status KLA kategori utama karena kurangnya komitmen pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan statusnya tersebut," katanya disela-sela Rapat Koordinasi Teknis Kebupaten/Kota Layak Anak 2013 di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Menurut dia, selama ini komitmen yang ada hanya sebatas individu dari pimpinan daerah serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak di Kabupaten/kota dan belum sampai pada komitmen masyarakat serta dunia usaha secara utuh.
Hal itu tercermin dengan belum optimalnya cakupan pemenuhan hak anak serta kasus-kasus kekerasan yang masih menimpa anak, sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa dari lingkungan terdekat anak tersebut.
Dengan demikian, Linda Gumelar kembali mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen guna mempercepat terwujudnya KLA tersebut.
Ia merinci dari 110 kabupaten/kota itu sebanyak 60 telah difasilitasi Kementerian PP dan PA, dan sisanya 50 buah telah mampu berkembang secara mandiri melalui pemanfaatan anggaran pembangunan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk meningkatkan statusnya menjadi KLA utama.
Pihaknya berharap agar setiap daerah melakukan deklarasi secara nasional sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi.
"Selain itu, saya berharap kabupaten/kota dapat difasilitasi terbentuknya asosiasi perusahaan peduli anak sebagai bentuk kongkrit peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan anak Indonesia," ujarnya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013