Denpasar (Antara Bali) - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bali kembali memeriksa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem dan pengelolaan keuangan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah.
"Pemeriksaan itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah setempat," kata Kepala BPK Perwakilan Bali Efdinal dalam keterangan persnya di Denpasar, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan itu sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan bagian dari pemeriksaan lanjutan khusus PAD Kabupaten Karangasem tahun 2012 dan semester I/2013.
Oleh karena itu, dia meminta semua SKPD di Pemkab Karangasem menyiapkan dokumen untuk dijadikan bahan untuk memperlancar kegiatan pemantauan.
Pihaknya mengapresiasi usaha Pemkab Karangasem yang sudah melakukan perbaikan atas laporan keuangannya.
BPK terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan melalui penyusunan rencana aksi secara terus menerus sehingga mencapai kualitas laporan keuangan terbaik hingga 2014.
Selain itu, nantinya BPK akan mengintensifkan pelaksanaan e-Audit sehingga Pemkab Karangasem semakin mudah menyampaikan data secara sistematik dan otomatis melalui sistem "on line".
Sementara itu, Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana didampingi Sekda I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pemeriksaan keuangan daerah yang dilaksanakan BPK merupakan aplikasi satu kesatuan manajemen pembangunan dari aspek pengawasan yang diperlukan untuk mengetahui penggunaan sesungguhnya keuangan negara sesuai aturan perundang-undangan.
"Mengenai pertanggungjawaban keuangan khusus dari aspek PAD diperlukan pengecekan secara benar perolehan dan pemanfaatannya untuk tahun 2012 dan 2013 semester I," ujarnya.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Karangasem I Made Subrata menambahkan bahwa pemeriksaan BPK kali ini
akan memeriksa SKPD-SKPD terkait di jajaran Pemkab Karangasem dengan pengambilan lokasi di lantai II ruang rapat wakil Bupati.
"Bagi SKPD yang mendapat giliran pemeriksaan diharapkan dapat membawa dokumennya dan mengikuti hingga usai," katanya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pemeriksaan itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah setempat," kata Kepala BPK Perwakilan Bali Efdinal dalam keterangan persnya di Denpasar, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan itu sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan bagian dari pemeriksaan lanjutan khusus PAD Kabupaten Karangasem tahun 2012 dan semester I/2013.
Oleh karena itu, dia meminta semua SKPD di Pemkab Karangasem menyiapkan dokumen untuk dijadikan bahan untuk memperlancar kegiatan pemantauan.
Pihaknya mengapresiasi usaha Pemkab Karangasem yang sudah melakukan perbaikan atas laporan keuangannya.
BPK terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan melalui penyusunan rencana aksi secara terus menerus sehingga mencapai kualitas laporan keuangan terbaik hingga 2014.
Selain itu, nantinya BPK akan mengintensifkan pelaksanaan e-Audit sehingga Pemkab Karangasem semakin mudah menyampaikan data secara sistematik dan otomatis melalui sistem "on line".
Sementara itu, Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana didampingi Sekda I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pemeriksaan keuangan daerah yang dilaksanakan BPK merupakan aplikasi satu kesatuan manajemen pembangunan dari aspek pengawasan yang diperlukan untuk mengetahui penggunaan sesungguhnya keuangan negara sesuai aturan perundang-undangan.
"Mengenai pertanggungjawaban keuangan khusus dari aspek PAD diperlukan pengecekan secara benar perolehan dan pemanfaatannya untuk tahun 2012 dan 2013 semester I," ujarnya.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Karangasem I Made Subrata menambahkan bahwa pemeriksaan BPK kali ini
akan memeriksa SKPD-SKPD terkait di jajaran Pemkab Karangasem dengan pengambilan lokasi di lantai II ruang rapat wakil Bupati.
"Bagi SKPD yang mendapat giliran pemeriksaan diharapkan dapat membawa dokumennya dan mengikuti hingga usai," katanya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013