Washington, Distrik Kolombia (Antara Bali) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendesak Presiden Sudan Selatan Salva Kiir untuk membentuk pemerintah baru "dengan cepat dan transparan," kata Departemen Luar Negeri Sabtu, beberapa hari setelah presiden memecat kabinetnya.
Kerry, yang berbicara melalui telepon dengan Kiir, Jumat, mengatakan pemerintah baru harus dibentuk dengan cara yang "mencerminkan keragaman rakyatnya."
Dia mendesak pemimpin itu "untuk membentuk pemerintah baru dengan cepat dan transparan dengan cara yang menghormati Konstitusi Transisi Sudan Selatan."
Kiir, pemimpin negara termuda di dunia itu, awal pekan ini memecat wakil Presiden Riek Machar, saingan politik, dan menghentikan semua 28 menteri kabinet dan wakil-wakil mereka.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri mengatakan kemudian bahwa presiden melakukan konsultasi sebelum membentuk kabinet baru, menolak menyebutkan berapa lama pertemuan akan berlangsung.
Dalam pembicaraan mereka, Kerry juga mendorong Kiir "untuk bertindak secepatnya untuk melindungi warga sipil, mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia, dan mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghentikan kekerasan etnis yang termotivasi di Negara Bagian Jonglei," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri.
"Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil - termasuk anggota Tentara Pembebasan Rakyat Sudan - harus diadakan akuntabel," katanya.
"Bantuan kemanusiaan menyelamatkan nyawa harus diizinkan untuk mencapai perkiraan 100.000 warga sipil yang terkena dampak pertempuran tersebut."
Kerry mengingatkan referendum "bersejarah, damai" tahun 2011 yang membagi Selatan Sudan dari utara sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang saudara berdarah.
Tetapi telah ada sejak lama pergolakan sejak kelahiran negara baru, di tengah serangkaian konflik internal dan terus berjuang dengan Sudan atas wilayah yang disengketakan.
"Dunia mengamati untuk melihat apakah Sudan Selatan mengejar jalan damai dan kemakmuran, atau jalan tragis kekerasan dan konflik yang telah banyak ditandai di masa lalu," katanya.
Amerika Serikat akan tetap menjadi "mitra yang mantap untuk mereka yang bercita-cita berdiri di sisi demokrasi, keadilan, penghormatan atas hak asasi manusia," tambahnya. (WRA/Antara/AFP)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
Kerry, yang berbicara melalui telepon dengan Kiir, Jumat, mengatakan pemerintah baru harus dibentuk dengan cara yang "mencerminkan keragaman rakyatnya."
Dia mendesak pemimpin itu "untuk membentuk pemerintah baru dengan cepat dan transparan dengan cara yang menghormati Konstitusi Transisi Sudan Selatan."
Kiir, pemimpin negara termuda di dunia itu, awal pekan ini memecat wakil Presiden Riek Machar, saingan politik, dan menghentikan semua 28 menteri kabinet dan wakil-wakil mereka.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri mengatakan kemudian bahwa presiden melakukan konsultasi sebelum membentuk kabinet baru, menolak menyebutkan berapa lama pertemuan akan berlangsung.
Dalam pembicaraan mereka, Kerry juga mendorong Kiir "untuk bertindak secepatnya untuk melindungi warga sipil, mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia, dan mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghentikan kekerasan etnis yang termotivasi di Negara Bagian Jonglei," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri.
"Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil - termasuk anggota Tentara Pembebasan Rakyat Sudan - harus diadakan akuntabel," katanya.
"Bantuan kemanusiaan menyelamatkan nyawa harus diizinkan untuk mencapai perkiraan 100.000 warga sipil yang terkena dampak pertempuran tersebut."
Kerry mengingatkan referendum "bersejarah, damai" tahun 2011 yang membagi Selatan Sudan dari utara sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang saudara berdarah.
Tetapi telah ada sejak lama pergolakan sejak kelahiran negara baru, di tengah serangkaian konflik internal dan terus berjuang dengan Sudan atas wilayah yang disengketakan.
"Dunia mengamati untuk melihat apakah Sudan Selatan mengejar jalan damai dan kemakmuran, atau jalan tragis kekerasan dan konflik yang telah banyak ditandai di masa lalu," katanya.
Amerika Serikat akan tetap menjadi "mitra yang mantap untuk mereka yang bercita-cita berdiri di sisi demokrasi, keadilan, penghormatan atas hak asasi manusia," tambahnya. (WRA/Antara/AFP)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013