Denpasar (Antara Bali) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Bali-Nusa Tenggara akan memonitor perkembangan harga properti di Bali yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.
"Kita harus waspadai kenaikan properti dan monitor ketat kenaikan harganya," kata Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Bali-Nusa Tenggara, Dwi Pranoto di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, perkembangan harga properti di Pulau Dewata termasuk indikator berwarna "merah" karena tingginya harga properti di Bali.
"Kalau harga berdasarkan 'real' itu baik-baik saja bukan karena 'bubble' (penggelembungan harga yang diciptakan) yang sebenarnya harganya tidak segitu," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan adanya spekulasi harga properti yang bisa membahayakan kondisi bisnis perumahan dan perbankan di Pulau Dewata.
"Kalau perbankan memberikan kredit, kemudian kreditnya macet, bagaimana?," ucap Dwi.
Dia mengungkapkan bahwa hal serupa yang berkategori "merah" juga terjadi di Jakarta, Sulawesi Selatan, Batam, dan Riau.
Bank Indonesia sendiri saat ini tengah menggodok satu instrumen yang merupakan kebijakan nasional yakni "loan to value" (LTV) untuk pembiayaan kredit dari bank untuk properti yang rencananya akan berlaku mulai September 2013.
Selama ini LTV tersebut merupakan fasilitas pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor. Meskipun demikian, lanjut Dwi, solusi untuk menangani hal itu tak semuanya dari bank sentral tersebut.
"Prinsipnya itu kebijakan nasional, nanti LTV salah satu instrumen, tidak semua solusi dari BI. Peraturan itu mengakomodir prinsip kehati-hatian bank," ujarnya. (DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kita harus waspadai kenaikan properti dan monitor ketat kenaikan harganya," kata Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Bali-Nusa Tenggara, Dwi Pranoto di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, perkembangan harga properti di Pulau Dewata termasuk indikator berwarna "merah" karena tingginya harga properti di Bali.
"Kalau harga berdasarkan 'real' itu baik-baik saja bukan karena 'bubble' (penggelembungan harga yang diciptakan) yang sebenarnya harganya tidak segitu," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan adanya spekulasi harga properti yang bisa membahayakan kondisi bisnis perumahan dan perbankan di Pulau Dewata.
"Kalau perbankan memberikan kredit, kemudian kreditnya macet, bagaimana?," ucap Dwi.
Dia mengungkapkan bahwa hal serupa yang berkategori "merah" juga terjadi di Jakarta, Sulawesi Selatan, Batam, dan Riau.
Bank Indonesia sendiri saat ini tengah menggodok satu instrumen yang merupakan kebijakan nasional yakni "loan to value" (LTV) untuk pembiayaan kredit dari bank untuk properti yang rencananya akan berlaku mulai September 2013.
Selama ini LTV tersebut merupakan fasilitas pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor. Meskipun demikian, lanjut Dwi, solusi untuk menangani hal itu tak semuanya dari bank sentral tersebut.
"Prinsipnya itu kebijakan nasional, nanti LTV salah satu instrumen, tidak semua solusi dari BI. Peraturan itu mengakomodir prinsip kehati-hatian bank," ujarnya. (DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013