Denpasar (Antara Bali) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Bali khawatir program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) salah sasaran akibat lemahnya sistem pengawasan.
"Program tersebut harus dikawal dengan baik, sehingga tepat sasaran. Bila tidak dikawal dengan ketat ada kekhawatiran salah sasaran," kata Nyoman Parta selaku juru bicara Fraksi PDIP pada sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Ia mengingatkan semua pihak turut mengawasi program hibah dari Pemprov Bali itu. "Kami menyadari bahwa program pemerintah tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh semua pihak. Ada kalanya selama ini SKPD menangani sekian banyak program kemasyarakatan, namun belum ditopang oleh sumber daya manusia yang optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas," katanya.
Parta menyebutkan beberapa program, seperti Gerbangsadu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), namun perangkatnya masih sama.
Ia meminta BPBD mempertimbangkan penambahan personel agar program Gerbangsadu dapat berjalan efektif.
Ia juga menyinggung soal aset Pemprov Bali yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain permasalahan sewa-menyewa lahan yang dinilai tidak wajar.
"Untuk itu kami harapkan pemerintah provinsi untuk mendata kembali aset tersebut, termasuk soal sewa menyewa sehingga nilainya wajar. Ini kami harapkan ke depannya tidak menjadi temuan BPK," ujarnya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Program tersebut harus dikawal dengan baik, sehingga tepat sasaran. Bila tidak dikawal dengan ketat ada kekhawatiran salah sasaran," kata Nyoman Parta selaku juru bicara Fraksi PDIP pada sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Ia mengingatkan semua pihak turut mengawasi program hibah dari Pemprov Bali itu. "Kami menyadari bahwa program pemerintah tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh semua pihak. Ada kalanya selama ini SKPD menangani sekian banyak program kemasyarakatan, namun belum ditopang oleh sumber daya manusia yang optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas," katanya.
Parta menyebutkan beberapa program, seperti Gerbangsadu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), namun perangkatnya masih sama.
Ia meminta BPBD mempertimbangkan penambahan personel agar program Gerbangsadu dapat berjalan efektif.
Ia juga menyinggung soal aset Pemprov Bali yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain permasalahan sewa-menyewa lahan yang dinilai tidak wajar.
"Untuk itu kami harapkan pemerintah provinsi untuk mendata kembali aset tersebut, termasuk soal sewa menyewa sehingga nilainya wajar. Ini kami harapkan ke depannya tidak menjadi temuan BPK," ujarnya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013