Negara (Antara Bali) - Komisi C DPRD Jembrana yang membidangi masalah kesejahteraan sosial khawatir Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), salah sasaran jika mengacu dari survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami mendapatkan informasi, pembagian beras miskin berdasarkan survey BPS banyak salah sasaran. Warga yang mampu mendapatkan, justru yang tidak mampu tidak memperolehnya. Hal yang sama bisa terjadi pada BLSM jika mengacu dari data yang sama," kata Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, Senin.
Apa yang disampaikan Susrama ini diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalbadeng Barat, Sukirman yang mengungkapkan, banyak warganya yang miskin tapi tidak masuk data BPS sebagai penerima bantuan beras.
"Justru ada warga yang mampu mendapatkan beras tersebut, memang akhirnya warga yang mampu itu secara sukarela menyerahkan kepada yang miskin. Tapi karena BLSM ini bentuknya uang tunai, apa mau mereka sukarela memberikan kepada yang miskin seperti beras?" kata Sukirman.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami mendapatkan informasi, pembagian beras miskin berdasarkan survey BPS banyak salah sasaran. Warga yang mampu mendapatkan, justru yang tidak mampu tidak memperolehnya. Hal yang sama bisa terjadi pada BLSM jika mengacu dari data yang sama," kata Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, Senin.
Apa yang disampaikan Susrama ini diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalbadeng Barat, Sukirman yang mengungkapkan, banyak warganya yang miskin tapi tidak masuk data BPS sebagai penerima bantuan beras.
"Justru ada warga yang mampu mendapatkan beras tersebut, memang akhirnya warga yang mampu itu secara sukarela menyerahkan kepada yang miskin. Tapi karena BLSM ini bentuknya uang tunai, apa mau mereka sukarela memberikan kepada yang miskin seperti beras?" kata Sukirman.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013