Pemkab Badung-Bali raih Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori gold

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meraih prestasi dengan meraih Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori gold yang diberikan oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) dalam tata kelola pemerintahan dengan praktik terbaik.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Badung dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif serta upaya dalam memberantas korupsi,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangupura, Jumat.

Kriteria penilaian dalam anugerah itu diantaranya meliputi aspek kinerja dan aspek tata kelola pemerintah (governance) dengan kinerja capaian sangat baik, termasuk berbagai inovasi serta langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Wakil Bupati Badung Suiasa mengatakan penghargaan itu merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata bahwa kinerja jajaran pemerintah daerah di Badung yang telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan juga pelayanan publik yang penuh inovasi.

“Sehingga kami Pemerintah Kabupaten Badung dikategorikan kabupaten yang sangat memuaskan dalam kinerja dan tata pemerintahan," kata dia.

Ia mengungkapkan diraihnya anugerah Pandu Negeri 2024 itu diharapkan juga mampu menjadi pemantik bagi jajaran Pemkab Badung untuk bekerja lebih baik dan semakin memperteguh untuk mencapai hasil-hasil kerja guna memberikan nilai dampak positif dan produktif bagi masyarakat.

“Saya juga mendorong jajaran kami di Badung agar senantiasa mengembangkan konsep-konsep digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan diwarnai dengan penuh inovasi sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima di masyarakat,” ungkap Wabup Ketut Suiasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung I Made Agus Aryawan menambahkan Anugerah Pandu Negeri 2024 yang diraih Pemkab Badung menunjukkan indikator bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan atau governance di Badung sudah berjalan sangat baik.

“Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan ini juga sesuai tatanan yang berlaku sehingga berdampak positif bagi masyarakat,” kata dia.